Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap menyalurkan dana talangan lahan tol sekitar Rp1 triliun untuk tahap pertama pembayaran pengadaan lahan di sejumlah ruas tol baik di Trans Jawa, Jabodetabek, maupun Sumatera.
Kepala Bidang Investasi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Sudiro Roi Santoso menyatakan sebanyak ini 25 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah menandatangani amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) yang mencantumkan dana talangan dengan total mencapai hampir Rp10 triliun.
“Semuanya sudah membuka rekening dana tanah. Sebagian besar juga sudah menyetorkan dana tanah dan bahkan sudah ada tagihan dari PPK [Pejabat pembuat Komitmen] Pengadaan lahan. Jadi sampai saat ini sudah ada tagihan total sekitar Rp1 triliun,” ujarnya, Senin (6/6/2016).
Dia menambahkan dana talangan sekita Rp10 miliar telah disalurkan untuk pengadaan lahan di ruas Kertosono—Mojokerto, sementara pembayaran ruas lainnya masih dalam persiapan. Adapun tagihan terbesar terdapat di ruas Kunciran—Serpong sekitar Rp564 miliar.
Selanjutnya, lahan ruas tol yang akan segera dibayar antara lain Semarang—Solo Rp111 miliar, Solo—Ngawi Rp25 miliar, Ngawi—Kertosono Rp17 miliar, Surabaya—Mojokerto Rp8,5 miliar, Kertosono—Mojokerto Rp22 miliar. Selain itu, juga di Gempol—Pasuruan Rp1,4 miliar, Serpong—Cinere Rp54 miliar, Cinere—Jagorawi Rp97 miliar.
Sementara itu, ruas tol Trans Sumatera yang akan segera dibayar tagihan pengadaan lahannya adalah Bakauheni—Terbanggi Besar Rp57 miliar, Medan—Kualanamu—Tebingtinggi sekitar Rp16 miliar, Medan—Binjai sekitar Rp44 miliar dan Palembang—Indralaya sekitar Rp6 miliar.
Sudiro menyatakan pihaknya terus memantau perkembangan pengadaan lahan setiap harinya. Menurutnya, masih ada BUJT pemilik ruas tol Cibitung—Cilincing yang akan meambah dana talangan lahan untuk ruas tersebut.
“Kami masih menunggu sampai minggu depan, katanya mereka masih menunggu dari pemegang saham. Selain dari Pelindo, mereka juga menunggu dari pemegang sahamnya yang asal Malaysia, PT MTD CTP Expressway,” ujarnya.
Dia mengatakan untuk mengejar target operasi ruas tol yang rata-rata dicanangkan pada 2018 dan 2019, pengadaan lahan untuk seluruh ruas tol harus selesai paling lambat pada tahun depan.
Untuk itu pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan lahan harus memastikan ketersediaan dana guna mengejar target yang ditetapkan.
