Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan mengklaim tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) 3.500 kapal penangkap ikan yang dibangun tahun ini mencapai 40%.
Direktur Kapal Perikanan KKP Minhadi Noer Sjamsu mengatakan kapal-kapal tersebut akan dilengkapi dengan komponen-komponen yang didatangkan dari negara lain. Bobot kandungan luar negeri terbesar adalah mesin kapal yang belum tersedia di Tanah Air.
“Target kami TKDN untuk seluruh kapal itu 40%. Mesin kapal memang agak berat karena masih impor,” ujarnya di sela-sela Rapat Kerja Teknis Terpadu KKP 2016 di Jakarta, Senin (30/5/2016).
Kandungan dalam negeri terutama disumbangkan oleh komponen sumber daya manusia, pelatihan, dan pemeliharaan. Sebagaimana diketahui, pemerintah menetapkan TKDN tidak hanya dari segi manufaktur, tetapi juga pengembangan yang meliputi tenaga kerja dan riset.
Minhadi mengatakan saat ini pemerintah tengah menggelar tender pengadaan 3.500 kapal secara elektronik atau e-katalog. Secara bersamaan, juga diadakan lelang mesin kapal dan alat penangkap ikan. Nantinya, mesin dan alat tangkap tersebut akan langsung dipasok ke galangan-galangan kapal.
“Untuk lelang mesin kapal ada merek dari Korea Selatan, Denmark, Jerman, dan China,” katanya.
Proses tender dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Unit Layanan Pengadaan KKP. Lelang dibuka pada 22 April dan rencananya diakhiri dengan penandatangan kotrak pada 19 Juni 2016.
Proyek yang menelan dana Rp2,1 triliun itu menawarkan paket kapal 3 GT, 5 GT, 10 GT, 20 GT, dan 30 GT. Jumlah kapal penangkap ikan yang dibangun adalah 3.445 unit, berturut-turut 1.510, 1.020, 690, 200, dan 25 unit.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta agar pembangunan seluruh kapal bisa diselesaikan paling lambat pada November 2016. Selanjutnya, kapal-kapal itu akan diserahkan kepada koperasi-koperasi nelayan di seluruh Indonesia.
Pemerintah, kata Susi, telah menutup sektor perikanan tangkap dari keterlibatan asing, baik dalam bentuk modal maupun kapal. Pengelolaan laut Indonesia akan diserahkan sepenuhnya kepada pelaku usaha dan nelayan lokal untuk kemajuan ekonomi nasional.
“Laut merupakan masa depan bangsa yang merupakan bekal untuk anak cucu kita kelak,” katanya.