Bisnis.com, JAKARTA – Kendati realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2016 hanya mentok di level 4,92%, pemerintah optimistis asumsi dalam APBN 2016 sebesar 5,3% masih dapat diraih dan bisa melesat hingga 5,3%-5,9% tahun depan.
Dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2017 di sidang paripurna DPR, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan asumsi itu disasar lewat pendorongan kualitas belanja negara yang produktif. Selain itu, pemerintah juga berjanji akan melakukan efisiensi belanja yang konsumtif.
“Mendorong pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3%-5,9%, menurunkan tingkat pengangguran pada kisaran 5,3%-5,6%, dan menurunkan tingkat kemiskinan antara 9,5%-10,5% serta pengurangan kesenjangan ekonomi atau rasio gini 0,38,” jelasnya, Jumat (20/5/2016).
Secara umum, lanjutnya, kebijakan belanja negara pada 2017 akan diarahkan untuk, pertama, meningkatkan belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, percepatan konektivitas nasional melalui sistem transportasi yang terkoneksi dan terintegrasi, serta efisiensi sistem logistik di jalur logistik nasional.
Kedua, mendukung pemantapan reformasi birokrasi untuk terciptanya birokrasi yang efisien agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih berkualitas. Ketiga, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.
Keempat, meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial untuk mengakselerasi pengurangan pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan.
Pemerintah menetapkan tema kebijakan fiskal 2017 yakni “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”.
