GEJOLAK PASAR: Pemerintah Yakini Pengaruh Fed Mampu Ditutup Tax Amnesty dan Peningkatan Rating S&P

Bisnis.com, JAKARTA – Pembiayaan pemerintah diklaim aman kendati saat ini pasar memburuk terkena pengaruh rilis notulensi Federal Open Market Committee (FOMC) April.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan pembiayaan pemerintah untuk APBN aman. Apalagi, pemerintah sudah menjalankan frontloading,yang termasuk di dalamnya penerbitan global bond pada prefunding Desember 2015.

“Sebagian besar kebutuhan financing sudah terpenuhi. (Terkait yield) lagi pula bagi pemerintah, financing is a must, jadi kita juga pricetaker. (Kalau yield naik) ya kita bayar saja,” katanya ketika ditemui di sela-sela rangkaian sidang tahunan ke-41 Islamic Development Bank, Kamis (19/5/2016).

Hingga saat ini realisasi pembiayaan dalam APBN 2016 sudah mencapai 55% dari total rencana total bruto penerbitan surat berharga negara (SBN) Rp556 triliun.

Pengaruh yield, lanjutnya, bukan hanya dilihat dari faktor pengaruh rencana kenaikan suku bunga the Fed. Menurut dia, pengaruh itu akan bisa tertutupi dengan rencana kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.

Jika dana repatriasi cukup besar, imbuhnya, ada kenaikan demand yang tinggi terhadap surat berharga negara (SBN). Kondisi ini membuat harga naik, tapi yield turun.

Kebutuhan penerbitan SBN saat ini tinggal Rp200 triliun – Rp300 triliun. Jika ada perkiraan kenaikan defisit anggaran dalam revisi APBN 2016, tambahan kebutuhan sekitar Rp50-an triliun.

Selain itu yield akan turun jika lembaga pemeringkat Standard & Poor's (S&P) memberikan label investment grade kepada Indonesia. Saat ini, Indonesia memegang rating BB+ atau satu poin lagi menuju label layak investasi.

“Mereka (S&P) lebih tahu (hasilnya). Tapi dari segi pemerintah kita sudah menjelaskan semua kebijakan yg akan kita ambil. Kalau dari sisi kita tidak ada yg perlu dikhawatirkan,” ujar.

Sebelumnya, Kyran Curry, Direktur Sovereign dan Rating Keuangan Publik Internasional S&P mengaku sudah bertemu dengan beberapa pejabat penting untuk mendapatkan informasi dan data terkait kondisi perekonomian Indonesia.

Hasil evaluasi rating Indonesia masih belum diputuskan karena S&P akan mereview data perekonomian Indonesia. Pengumuman hasil akan dirilis pada akhir Mei 2016. Kendati begitu, Kyran membuka kemungkinan kenaikan rating menjadi investment grade bagi Indonesia.

"Mungkin, ada kemungkinan untuk menaikkan peringkat lebih tinggi," katanya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/5/2016).

Seperti diketahui, S&P menjadi satu-satunya lembaga pemeringkat utang terbesar yang belum memberikan cap investment grade kepada Indonesia. Dua lembaga lain yaitu Fitch dan Moody's telah menyematkan investment grade. Fitch memberikan label layak investasi mulai 2011, sementara Moody's per 2012.