Bisnis.com, Jakarta— Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memfokuskan anggaran untuk mengembangkan daerah perbatasan dan pulau terluar terutama dalam menghadapi tantangan era Masyarakat Ekonomi Asean.
Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDTU) Kemendes PDTT Suprayoga Hadi mengatakan pemerintah menargetkan pengentasan untuk 80 dari 122 daerah tertinggal dapat segera terealisasi. Pada 2015, dari total anggaran Rp1,5 triliun yang diperoleh PDTU, sebanyak Rp1,2 triliun digunakan untuk wilayah perbatasan dan pulau terluar.
“Ini masih kita anggap sebagai prioritas, dan akan terus dilanjutkan hingga target mengentaskan 80 daerah tertinggal di akhir Tahun 2019 tercapai,” katanya dalam siaran pers, Rabu (18/5).
Menurutnya, daerah perbatasan menjadi wilayah sentral yang harus dijaga dengan ketat pada momen MEA. Pengembagan daerah tidak hanya dilakukan melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan, namun juga mengedepankan aspek pertumbuhan.
“Kita sering menemukan bahwa daerah perbatasan dianggap tidak memiliki potensi. Padahal kita menghadapi MEA, di mana yang paling terpapar adalah perbatasan dan pulau terluar. Nanti bisa dicaplok oleh yang lain,” ujarnya.
Dia berpendapat apek pembangunan di daerah kepulauan kecil masih sangat memprihatinkan. Dari sisi sarana pendidikan misalnya, rata-rata jarak yang harus ditempuh siswa menuju Sekolah Dasar (SD) mencapai 6,80 Kilometer, dan 12,14 Kilometer untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Berdasarkan Permendiknas No 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Nasional (SPM), standar jarak tempuh untuk SD sepanjang 3 km dan 6 km untuk SMP. Selain itu, persentase daerah beraspal di daerah tertinggal kepulauan sebesar 12,28%.
Rasio elektrifikasi di daerah terpencil kepulauan hanya sebesar 70,21%. Angka itu jauh dari rasio elektrifikasi nasional yang mencapai 96,0%. Sementara itu, sebanyak 60,85% wilayah perbatasan dan pulau terluar tidak terjangkau sinyal seluler.
Dia menyatakan perlunya pertan serta seluruh elemen masyarakat termasuk akademisi, terutama dalam mengembangkan aspek sumber daya manusia di daerah perbatasan. Saat ini, Indonesia memiliki 41 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah perbatasan dan 28 kabupaten yang berada di pulau kecil terluar.
“Pengembangan ekonomi lokal akan optimal jika Sumber daya manusianya bagus, kemudian bagaimana agar bisa menggunakan teknologi tepat guna dengan baik. Di sinilah peran akademisi untuk dapat berpartisipasi aktif,” ucapnya.
