Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menjanjikan pemangkasan anggaran dalam rencana revisi APBN 2016 tidak akan mengurangi stimulus perekonomian.
Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan, pemangkasan anggaran hanya akan berkaitan dengan belanja operasional yang masih bisa menjadi sasaran efisiensi.
"Yang dikurangi adalah belanja operasional tidak dikaitkan dengan belanja prioritas termasuk belanja infrastruktur," ujarnya saat ditemui di sela-sela rangkaian sidang tahunan ke-41 Islamic Development Bank, Selasa (17/5/2016).
Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengaku belum mengetahui besaran belanja modal jika harus dipangkas karena akan menunggu laporan dari kementerian/lembaga.
Dia hanya mengatakan jika ada pemangkasan belanja modal, belanja tersebut bersumber dari proyek-proyek nonprioritas atau memang tidak bisa dieksekusi tahun ini. Cara lain dari efisiensi anggaran lewat penghematan belanja modal dari proses lelang.
"Enggak [mengurangi stimulus]. Dia kan lebih mengefisienkan. Stimulus tetap. Kan program pemerintah sudah optimal," katanya.
Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara memastikan langkah perubahan postur dilakukan pada pagu belanja operasional dan diusahakan tidak menyentuh belanja modal.
Namun, pemerintah tetap akan realistis. Ketika ada belanja modal yang bukan prioritas dan tidak bisa dieksekusi tahun ini, pemerintah tetap akan mempertimbangkan efisiensi pos tersebut.
Seperti diketahui, dari total belanja tahun ini Rp2.095,7 triliun, ada sekitar 261,6 triliun yang tergolong belanja modal. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp60 triliun masuk kategori belanja barang yang memiliki karakteristik belanja modal.
Pihaknya menegaskan, pemerintah tidak akan mengganggu likuiditas sektor riil lewat penerbitan surat berharga negara (SBN). Potensi pelebaran defisit anggaran tidak akan melewati 2,5% terhadap PDB. Saat ini, defisit anggaran yang dipatok dalam APBN 2016 sebesar 2,15% terhadap PDB.
“Untuk kepentingan planning kami enggak mau di atas 2,5% [terhadap PDB] karena jaga daerah juga. Jadi engggak ada ketakutan pemerintah mau jual SBN sebanyak-banyaknya,” jelasnya
