Banjir Rob Kian Parah, Pemprov Jateng Surati Kementerian PUPR

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengirimkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk penanganan rob atau air laut pasang di sepanjang pantai utara karena dinilai sangat darurat.
Muhammad Khamdi dan Fatia Qanitat | 17 Mei 2016 18:07 WIB
Banjir rob (air laut pasang), di kawasan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten - Ilustrasi/Antara

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengirimkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk penanganan rob atau air laut pasang di sepanjang pantai utara karena dinilai sangat darurat.

Bencana rob yang kerap melanda sejumlah daerah pesisir pantai utara Jateng meliputi Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal kian parah. Oleh karena itu, harus ada berbagai upaya untuk menanggulangi rob, baik dengan teknologi sederhana maupun modern.

Dalam surat itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta kepada Kementerian PU-Pera untuk menutup hilir sungai dan percepatan pemasangan pompa dan kolam retensi.

“Surat sudah kami kirkm. Jika ini bisa dikerjakan dengan cepat, harapan kita kajiannya bisa ditambah,” ujarnya di sela-sela Sosialisasi Pasar Modal, Selasa (17/5/2016).

Dalam kondisi darurat, dia menyarankan kepada pemerintah daerah dan pihak terkait untuk membendung dengan memasang ribuan karung berisi pasir. Langkah itu, menurut Ganjar, sudah dilakukan di kelurahan-kelurahan setempat dengan menyiapkan sekitar 25.000 karung pasir.

Selain itu, lanjutnya, berbagai upaya penanganan rob harus segera dilakukan, termasuk penyelesaian jangka pendek dengan teknologi sederhana tanpa urusan administrasi yang berbelit dan menyulitkan.

Langkah kedua adalah mengeruk sedimentasi sungai di daerah Genuk Semarang yang hanya berkedalaman 1 meter, serta mengecek dan memastikan pompa-pompa berfungsi normal. Dengan berbagai upaya sederhana, rob yang menggenangi permukiman warga, jalan raya, dan fasilitas umum lain di kawasan pesisir dapat menyusut.

Menurutnya, pilihan terbaik untuk penanganan rob yang paling bisa dilakukan dengan kondisi geografis Kota Semarang adalah membuat tanggul dan pompa, menghentikan penyedotan air tanah, dan menyuplai kebutuhan air bersih yang berasal dari air permukaan, serta menata ulang kawasan langganan rob.

“Setiap wilayah tentu butuh penanganan berbeda. Prinsipnya, penanganan harus secepatnya,” paparnya.

Menurut Ganjar, ada sejumlah masukan untuk penanganan rob di wilayah pesisir pantai utara Kota Semarang, termasuk meninggikan beberapa ruas jalan di daerah Kaligawe.

Namun untuk peninggian jalan akan terkendala flyover, karena jika permukaan jalan padat arus lalu lintas tersebut ditinggikan, maka kendaraan berat seperti truk tidak dapat melintas. “Ada dua pilihan, tetap ditinggikan agar rob tidak masuk tetapi truk harus memutar arah atau dibiarkan dan truknya dapat melintas,” ujarnya.

Untuk penanganan di daerah Kabupaten Demak, katanya, ada beberapa program termasuk pernah ada ujicoba. Yakni, menggunakan pemasangan bambu dan penanaman mangrove.

Namun, upaya itu gagal karena ombaknya lebih besar. Kemudian ada kajian lebih besar lagi, antara lain penyelesaian menggunakan geomembran, bangunan fisik semen, dan penanaman mangrove.

“Kami sedang menghitung kapasitas air untuk supply air bersih karena masih banyak masyarakat yang menggunakan air tanah. Targetnya harus menghentikan air tanah tetapi dalam waktu bersamaan menyiapkan suplai air permukaan,” terangnya.

Namun kebutuhan air bersih untuk warga Semarang baru tercukupi 80%. Oleh karenanya, pasokan air permukaan harus dipercepat agar pengambilan air tanah dapat berhenti 100%, terutama penggunaan air tanah di kantor-kantor pemerintah.

“Pemprov memang masih memakai air tanah karena belum mendapat suplai yang cukup. Saya sepakat dan sedang meminta kepada PDAM agar kebutuhan pemprov segera tercukupi, sehingga kita bisa memulai untuk kita yang menghentikan,” terangnya.

Dalam kesempatan terpisah, Hendrar Prihadi, Wali Kota Semarang, menjelaskan upaya penanggulangan rob harus dilakukan bersama dengan menggerakkan warga. Adapun rekayasa teknis bisa selesai pada 2018. Perihal detail engineering design (DED) dan pengerjaan fisik, katanya, akan dihitung secara keseluruhan dua tahun mendatang.

“Namun harus ada langkah cepat yang wajib dilakukan. Pompa dipaksakan bergerak, kalau tidak akan masuk lagi ke daratan. Tetap dilakukan, meskipun secara teori tidak mengurangi air,” paparnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pemprov jateng

Editor : Yusuf Waluyo Jati

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top