Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi mengatakan lisensi Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT) yang didapat Indonesia dari Uni Eropa terwujud berkat strategi diplomasi total.
“Pengakuan ini tidak mudah dan memerlukan komitmen kuat tidak hanya dari pemerintah, tetapi pelaku usaha dan semua orang. Inilah yang saya sebut diplomasi total Indonesia,” katanya dalam konferensi pers empat menteri bertajuk Lisensi FLEGT Pertama Dunia di Jakarta, Kamis (12/5/2016).
Retno mengatakan proses perundingan resmi dengan Uni Eropa dimulai sejak 2007. Kedua belah pihak kemudian menandatangani Voluntary Partnership Agreement (VPA) pada 2013 dan meratifikasinya setahun kemudian.
Lisensi FLEGT diberikan atas sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK). Oleh karena itu, Retno menganggap SVLK sebagai aset nasional, penanda komitmen Indonesia dalam mengelola hutan secara lestari.
“Diplomasi total atas aset nasional ini dapat kita gunakan untuk memperkuat diplomasi ekonomi kita,” ujar sarjana hubungan internasional dari Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.
Istilah diplomasi total mengemuka saat pembebasan 10 sandera warga negara Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf beberapa waktu lalu.
Terminologi itu dimaknai sebagai diplomasi yang melibatkan segenap unsur masyarakat dengan tetap berada di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri.
Menteri Perdagangan Thomas Lembong memuji peran Retno sebagai ujung tombak diplomasi sehingga Indonesia mendapatkan lisensi FLEGT.
Dia juga mengapresiasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya karena SVLK lahir dari instansi yang dipimpinnya.
“Saya harus fair bahwa ini kemenangan Ibu Menteri LHK sebagai konseptor SVLK dan diplomasi dari Ibu Menlu. Kementerian Perdagangan hanya implementor,” ujarnya.
Kesepakatan penyetaraan SVLK sebagai lisensi FLEGT diumumkan bersama oleh Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker, Presiden Dewan Eropa Donald Tusk, dan Presiden Joko Widodo di Brussels, Belgia, Kamis (21/4/2016).
Kesepakatan di Brussels berselang beberapa hari setelah Kemendag merevisi Permendag No. 89/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Dalam beleid baru, Permendag No. 25/2016, SVLK kembali diwajibkan sebagai syarat ekspor untuk 15 pos tarif yang sebelumnya mendapat kelonggaran untuk tidak menggunakan sertifikat tersebut.
Permendag 89/2015 dirilis pada 19 Oktober 2015 sebagai bagian dari paket deregulasi. Sebanyak 15 pos tarif yang merupakan produk hilir dibebaskan dari SVLK karena dianggap membebani pelaku industri kecil dan menengah.
Secara terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ida Bagus Putera Parthama mengatakan ada masa transisi sebelum SVLK disetarakan dengan lisensi FLEGT.
Selama masa transisi, pemerintah akan mengupayakan agar tidak terjadi hambatan ekspor bagi pelaku IKM yang belum mendapatkan SVLK.
“Jumlah IKM yang belum ber-SVLK jumlahnya sebenarnya tinggal sedikit. Kami akan semaksimal mungkin berupaya memfasilitasi sertifikasi para pihak,” ucapnya.
Pada Minggu (8/5/2016), pemerintah mengirimkan delegasi resmi untuk memperkenalkan SVLK di lima kota Eropa yakni London, Paris, Hamburg, Den Haag, dan Brussels.
Mereka terdiri dari pejabat KLHK, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Perindustrian, berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
