Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menargetkan pangsa keuangan syariah mampu meningkat menjadi lebih dari 20% dari total keseluruhan pasar keuangan nasional pada 2023-2025.
Andin Hadiyanto, Staf Ahli Menkeu bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional mengatakan, porsi keuangan syariah saat ini masih sekitar 5% dari total keseluruhan pasar keuangan nasional.
“[Keuangan syariah] ini memang sesuatu yang baru jadi agak susah, tapi keuangan syariah itu terbukti bertahan,” katanya dalam press briefing Sidang Tahunan Islamic Development Bank (IDB) ke-41, Rabu (11/5/2016).
Menurutnya, sidang tahunan IDB akan menjadi kesempatan untuk memperdalam ide dan kebijakan ekonomi serta keuangan syariah. Apalagi, selama ini keuangan syariah juga sudah menjadi salah satu alternatif pembiayaan. Perannya pun juga sudah diakui di dunia, termasuk negara nonmuslim.
Tanpa menjelaskan lebih detail, IDB Resident Representative di Jakarta Ibrahim Shoukry mengatakan, keuangan syariah mempunyai sistem yang solid dan mampu memitigasi hal-hal yang timbul jika menggunakan keuangan konvensional.
Hingga saat ini, ungkap dia, sudah lebih dari 30 perguruan tinggi di Tanah Air yang mendapat bantuan pembiayaan dari IDB. Sejauh ini, operasi IDB di Indonesia untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan, dan pembangunan berbasis komunitas sudah mencapai US$4,2 miliar.
Ghassan Y. Al-Baba, Sekretaris Eksekutif IDB mengatakan, dalam sidang tahunan kali ini, pemerintah dan IDB akan menandatangani Member Country Partnership Strategy (MCPS) 2016-2020.
Sebuah kerangka pembangunan di Indonesia ini akan berfokus pada pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, sistem pendanaan syariah, peranan sektor swasta, dan program reverse linkage.
“Ini akan disesuaikan dengan RPJMN,” katanya.
Signing Loan Agreement
Direktur Pinjaman dan Hibah Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Ayu Sukorini mengatakan dalam MCPS 2016-2020 itu, setidaknya memuat rencana pinjamansenilai US$5 miliar.
Dia melanjutkan, angka ini tidak akan semuanya dipakai oleh pemerintah, tapi juga sektor swasta. Indikasi awal hingga saat ini, ada sekitar US$2 miliar yang akan dipakai langsung oleh pemerintah untuk pembiayaan beberapa sektor, terutama infrastruktur.
“Kebanyakan infrastrukitur pendidikan perguruan tinggi, infrastruktur perkotaan, dan pertanian,” katanya.
Kendati demikian, untuk tahun ini, dari jumlah sekitar US$2 miliar itu, ada beberapa proyek pemerintah dengan nilai sekitar US$400 juta – US$500 juta yang akan disepakati dan bisa diaktifkan sebagai pembiayaan lewat signing loan agreement tahun ini.
Adapun, pengaktifan dan penarikan akan disesuaikan dengan progres dari setiap proyek yang dibiayai. Walaupun demikian, pasca signing loan agreement itu, net loan amount dari IDB akan naik dari posisi saat ini US$987,5 miliar.
Posisi saat ini, total pinjaman yang sudah diserap sekitar US$248,9 miliar. Sisanya, sekitar US$738,6 miliar masih belum terserap. Proyek on going saat ini sekitar 12 buah dengan 3 proyek diantaranya akan berakhir pada Desember 2016.
Ayu berujar pinjaman dari IDB lebih murah dibandingkan lembaga lainnya. Namun, pihaknya tidak menjabarkan dengan detail besaran disparitas yang ada antarlembaga.
