Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berkomitmen menjadikan sektor perkebunan menjadi sektor utama yang dapat menopang kehidupan masyarakat daerah sehingg pertumbuhan ekonomi dapat lebih merata.
Saat ini, sebagian besar wilayah perkebunan tersebar di luar Pulau Jawa.
Data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menunjukkan sebanyak 92% dari total 191 juta hektare lahan pekebunan di Indonesia berada di luar Pulau Jawa, sehingga berpotensi mengembangkan perekonomian masyarakat luar Jawa.
Dari komposisi daerah perkebunan tersebut, sebanyak 23,78 hektare merupakan lahan perkebunan non kelaa sawit dan seluas 11,44 juta hektare merupakan plahan perkebunan kelapa sawit.
Adapun, sebanyak 40% dari total luasan kelapa sawit 11,44 juta hektare tersebut merupakan perkebunan milik rakyat.
Gamal Nasir, Dirjen Perkebunan Kementan mengatakan pembangunan sektor perkebunan yang mampu secara mumpuni mengerek pertumbuhan ekonomi rakyat pun masih memiliki sejumlah hambatan, terutama karena implementasi inovasi dan teknologi yang rendah.
“Sub sektor perkebunan berkembang dengan sangat pesat dan menjadi leading sector yang menjadi sumber peningkatan penerimaan negara. Sektor ini juga mengundnag investasi tinggi, dan menjadi sumber penyediaan bahan baku bagi industri,” terang
Gamal dalam sambutannya pada Diskusi Sektor Perkebunan dan Industrialisasi di Jakarta, Selasa (3/5).
Kementan mencatat pada 2014 lalu, ekspor minyak sawit dan olahannya mencapai 22,89 juta ton dengan nilai ekspor sebesar USS17,46 juta dan ekspor karet menapai 2,62 juta dengan nilai ekspor mencapai USS4,74 juta.
Setiap tahunnya, Indonesia dengan mengandalkan produksi komoditas perkebunan rakyat pun mengekpsor hingga 3 juta ton produksi tebu, kopi, kakao, tembakau, teh, lada, cengkeh, dan produk lainnya.
Kendati demikian, Gamal menyampaikan sektor strategis ini pun menghadapi banyak tantangan seperti pengusahaan perkebunan rakyat yang dilakukan secara monokultur dengan infrastruktur yang terbatas.
Pemerintah pun mengakui masyarakat belum mengimplementasikan GAP (good agricultural practices) secara menyeluruh.
“Hal ini menyebabkantingkat produktivitas tanaman yang mampu dicapai berada di bawah potensi normalnya,” ungkap Gamal.
Sementara itu, Ketua Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo), Agus Pakpahan menyampaikan untuk dapat mengerek pendapatan negara dan kesejahteraan petani dari sektor pertanian, maka pemerintah harus gesit melakukan industrialisasi.
“Yang harus ditingkatkan itu industri pertaniannya karena kita tidak bisa mengandalkan perluasan lahan. Pertanian seperti itu sulit berkembang karena berbasis lahan, sementara ketersediaan lahan itu tetap,” ungkap Agus.
Dia mencontohkan Korea Selatan yang perlahan mengarahkan sektor pertaniannya pada industrialisasi sehingga membawa negara itu masuk pada jajaran negara-negara maju dunia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
