Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menginginkan adanya renegosiasi dalam penajaman rencana pembangunan pelabuhan Patimban, Jawa Barat yang diestimasi memakan biaya Rp40 triliun.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo menginstruksikan bahwa Patimban resmi untuk dibangun menggantikan proyek yang sebelumnya diwacanakan berlokasi di Cilamaya, Jawa Barat.
Namun, Kepala Negara meminta adanya renegoisasi kepada seluruh pihak terkait di semua aspek dengan mengutamakan keuntungan negara.
“Presiden tidak mau kita nurut saja dan meminta Menteri Perhubungan untuk melakukan renegoisasi kepada pihak-pihak, bukan hanya satu pihak,” katanya, di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (2/5/2016).
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan bahwa salah satu hal yang diminta Presiden untuk dilakukan renegosiasi adalah soal skema pendanaan. “Iya itu salah satunya,” ujarnya.
Pasalnya, dia mengatakan Patimban diwacanakan untuk menjadi Pelabuhan milik pemerintah yang diharapkan mampu membuat logistik cost menjadi lebih kompetitif.
“Jadi akan kami hitung lagi, saran pak Presiden untuk menegosiasikan yang terbaik untuk kepentingan Indonesia,” jelasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Jepang telah menawarkan pinjaman US$2,49 miliar atau sekitar Rp34,90 triliun dengan skema Special Term Economic Purposes (STEP) loan, grace period 10 tahun dan jangka waktu pinjaman 40 tahun.
Estimasi nilai investasi pembangunan pelabuhan skala internasional tersebut mencapai Rp40 triliun dengan target berkapasitas hingga 7,5 juta teus dan mampu menampung sedikitnya 250.000 kendaraan dalam terminal yang terintergrasi didalam pelabuhan.
Pada tahap I, Jonan menargetkan kapasitas yang terbangun mencapai 1,5 juta teus dan mampu menampung 250.000 kendaraan. Perkiraan awal pembangunan diharapkan mulai pada 2017 dan selesai pada 2019 apabila skema pinjaman telah disetujui
