Bisnis.com, JAKARTA – Manajemen Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) tengah menjalankan program pendataan petani, baik yang terlibat sebagai pemasok langsung perusahaan anggota maupun yang memasok melalui pihak ketiga atau perusahaan perantara.
Pendataan petani dinilai merupakan kebutuhan mutlak guna memastikan seluruh rantai pasok yang menyuplai minyak sawit ke perusahaan-perusahaan yang tegabung dalam IPOP telah mengimplementasikan praktik-praktik berkelanjutan.
Program Manager IPOP Gita Syahrani mengatakan selama ini baik pemerintah maupun perusahaan belum memiliki data pasti soal petani di lapangan yang terlibat dalam rantai pasok. Tanpa data pasti, program-program pemberdayaan yang disusun perusahaan pun berpotensi tak tepat sasaran.
Gita menyebut saat ini IPOP sedang bekerjasama dengan Yayasan Inobu untuk melakukan pemetaan petani di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. pemetaan tersebut ditargetkan dapat selesai tahun ini.
“Data pemerintah dan asosiasi sering menyebut kalau sekian persen produksi merek itu disuplai petani, tapi petaninya di mana, mereka tidak tahu. Kalau mau memperjuangkan praktik berkelanjutan, tanpa data jelas petaninya, itu akan sulit dilacak. Harusnya traceable,” ujar Gita saat berkunjung ke kantor Bisnis.com, Rabu (27/4/2016).
IPOP atau Indonesian Palm Oil Pledge merupakan komitmen para pelaku usaha di sektor kelapa sawit untuk melakukan praktik-praktik yang ramah lingkungan dalam aktivitas produksi. Para anggota dilarang menerapkan penanaman sawit di wilayah high carbon stock dan lahan gambut.
Dalam penandatanganan pertama tersebut, empat perusahaan yang terlibat yaitu Golden Agri Resources Ltd, Wilmar International Ltd, Cargill, dan Asian Agri. Per Maret 2015, Musim Mas menyatakan kesiapannya bergabung dan pada akhir Februari, Astra Agro Lestari pun turut bergabung.
Gita menjelaskan data yang diinginkan IPOP merupakan data komprehensif yang tidak hanya menunjukkan lokasi petani, namun hingga situasi keluarganya. Di Seruyan, jumlah petani yang akan dipetakan yaitu 5.700 orang.
Manajemen IPOP berharap program serupa dapat bersama-sama dilakukan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, organisasi, maupun pelaku usaha, sehingga Indonesia memiliki data komprehensif soal petani kelapa sawit.