Bisnis.com, JAKARTA – Tim Satuan Sistem Logistik Nasional mengharapkan pemerintah daerah tidak gagap dalam merespons rancangan pembangunan strategis dengan langkah awal membangun dan memperbaiki infrastruktur khususnya di kawasan perbatasan.
Ketua Tim Satuan Sistem Logistik Nasional Akbar Djohan mengatakan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan merupakan kepentingan nasional yang wajib diprioritaskan.
Salah satu yang menjadi prioritas dari Tim Sislognas adalah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, lalu Atambua, Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste, juga Papua yang berbatasan langsung dengan New Guinea.
“Pembangunan infrastruktur untuk menunjang logistik di kawasan perbatasan itu penting dan yang tidak boleh dilupakan adalah tujuannya sebagai instrument pengamanan impor, bea masuknya, karena ini menyangkut penerimaan negara,” tutur Akbar kepada Bisnis, Senin (18/4/2016).
Akbar menilai pembangunan infrastruktur yang aman berfungsi untuk mencegah penyelundupan barang terlarang. Dia pun mengingatkan elemen lain yang harus bertugas dalam arus keluar masuk barang di perbatasan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Karena kita tahu pelabuhan kita sangat terbuka, penyelundupan secara tradisional sangat mungkin terjadi, dan ini menjadi tugas kemaritiman,” lanjutnya.
Sekjen Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) ini mencatat guna mensinergikan infrastruktur untuk penerapan Sislognas, Akbar berharap setiap pemerintah daerah bisa mensinergikan regulasi dengan perencanaan pusat.
Akbar mengaku pemahaman Pemda terkait rencana pembangunan nasional masih sangat minim. Padahal saat ini pemerintah pusat memiliki banyak program nasional infrastruktur misalnya saja; tol laut, pembangunan pelabuhan, dan lainnya.
“Misalnya saja di Bitung, sebagai hub kawasan Timur, dan Kuala Tanjung sebagai hub kawasan Barat. Di Bitung sudah ditetapkan 5 tahun namun nampaknya Pemda setempat keteteran untuk mendukung realisasi pembangunann tersebut. Kami berharap pasca kunjungan dengan Pemda yang baru soal SIslognas bisa ada kesepahaman,” terang Akbar.
Salah satu cara yang diusulkan Akbar bagi pemerintah daerah adalah kemudahan izin alias regulasi. Menurut Akbar, ada sekitar 300.000 regulasi di seluruh Indonesia yang masih kontradiktif dengan paket deregulasi pemerintah pusat. Tak hanya itu, Akbar ingin mendorong pemerintah daerah untuk membereskan infrastruktur berupa software pelayanan yang lebih mudah dan efisien.
Pada pemberitaan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan fokus membangun infrastruktur di kawasan perbatasan, seperti Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Kota Sarawak, Malaysia.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak menjelaskan beberapa pembangunan infrastruktur di provinsi Kalimantan Barat akan segera dieksekusi misalnya Asean Highway, penanganan kawasan perbatasan, dan program pembangunan infrastruktur yang mendukung rencana pembangunan tol laut pada 2017.
Selain itu pembangunan bandar udara, Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), Perkeretaapian, Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan Kota Terpadu Mandiri (KTM). Rencananya, jalan perbatasan akan dibagi menjadi tiga lintas, yaitu lintas utara, lintas tengah dan lintas selatan. Ketiga lintas tersebut juga akan menjadi lintas regional.
