Bisnis.com, JAKARTA- Rencana pemerintah untuk memberlakukan moratorium dianggap langkah tepat untuk membenahi praktik pertambangan di Tanah Air.
Anggota Komisi VII DPR Kurtubi menilai moratorium lahan tambang merupakan langkah yang sangat baik, mengingat kondisi pertambangan dalam negeri yang masih diliputi berbagai masalah. Menurutnya, hal itu sudah terlihat dari banyaknya perusahaan yang belum dinyatakan clean and clear (CnC).
"Moratorium akan sangat bagus untuk membereskan IUP-IUP yang lahannya masih tumpang tindih atau yang selama ini memang tidak bonafit,"" ujarnya kepada Bisnis, Minggu (17/4/2016).
Dia juga menyoroti masalah penerinaan negara yang dianggap terlalu kecil. Menurut Kurtubi, banyaknya IUP dan produksi hasil tambang tidak sebanding dengan penerimaan negara, baik dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Kurtubi mengusulkan agar moratorium ini berlaku settidaknya hingga revisi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selesai.
Setidaknya ini [moratorium] diterapkan sampai paying hukum baru yang sedang digodok DPR ini selesai dan clear. Yang mau mengajukan izin baru atau perluasan wilayah sebaiknya stop dulu saja, tuturnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menyatakan sedang menyiapkan moratorium untuk untuk lahan kelapa sawit dan lahan tambang.
Untuk moratorium lahan tambang, Presiden menegaskan tidak akan memberikan izin kepada perusahaan tambang untuk membuka lahan untuk perluasan wilayahnya. Menurutnya, jangan sampai terjadi lagi wilayah pertambangan menabrak hutan konservasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
