Bisnis.com, KEDIRI - Pemprov Jawa Timur mengaku terus meminta ruang udara di zona latihan tempur Pangkalan Angkatan Udara Iswahjudi Madiun dibuka untuk penerbangan sipil untuk memuluskan rencana pembangunan bandara di eks-Karesidenan Kediri.
Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Jatim Wahid Wahyudi mengatakan TNI Angkatan Udara hingga kini belum mengabulkan permintaan itu kendati Pemprov terus-menerus mengajukan.
"Kami sudah ajukan supaya pada jam-jam tertentu yang aman untuk penerbangan sipil, sekian menit dari 24 jam, dibuka. Tapi sampai hari ini, kami belum dapat izin," katanya saat dihubungi dari Kediri, Kamis (7/4/2016).
Wahid meyakini, dengan sistem teknologi informasi yang canggih, pembukaan sementara ruang udara zona latihan tempur tidak akan mengganggu pertahanan keamanan dan operasi militer.
Bandara di eks-Karesiden Kediri, tuturnya, sebenarnya masuk dalam rencana jangka menengah Pemprov.
Adapun rencana jangka pendek Pemprov adalah ikut menggunakan bandara militer Iswahjudi untuk pendaratan pesawat sipil (enclave sipil).
Jika diizinkan oleh TNI AU, Pemprov akan membangun terminal di bandara tersebut dengan estimasi dana Rp15 miliar.
Wahid menuturkan keberadaan enclave sipil akan mengakomodasi penduduk eks-Karesidenan Madiun dan Kediri yang selama ini terpaksa menempuh perjalanan di atas 100 km untuk mencapai Bandara Juanda (Sidoarjo), Bandara Abdurahman Saleh (Malang), atau Bandara Adi Sumarmo (Boyolali).
Di sisi lain, Pemprov mengaku tak mempermasalahkan lokasi bandara di eks-Karesidenan Kediri. Bahkan menurut Wahid, Pemprov mendorong kabupaten-kabupaten untuk mendirikan bandara.
Tak hanya Kabupaten Kediri, menurut dia, Kabupaten Blitar dan Pacitan menunjukkan keseriusan karena sudah menyusun dokumen perencanaan meskipun masih dalam bentuk detail engineering design (DED).
Namun, bandara yang dia maksud adalah tipe perintis sekadar untuk memacu aktivitas lokal dan mendukung Bandara Juanda.
"Tak masalah ada bandara setiap 40-50 km sekali pun," ujarnya.
Sebelumnya, Pemkab Kediri mengklaim paling siap membangun bandara di antara kabupaten/kota di eks-Karesidenan Kediri.
Pemkab menyatakan selalu memperbarui studi kelayakan dalam tiga tahun terakhir dengan anggaran Rp1 miliar per tahun.
Pemkab bahkan menyatakan sudah menyiapkan lahan 1.500 hektare.
