Bisnis.com, JAKARTA - Reformasi anggaran masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan oleh pemerintah. Salah satunya, pemangkasan belanja operasional dan belanja modal nonprioritas.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (7/4/2016), Presiden menyampaikan, reformasi dalam perencanaan dan penganggaran harus terus dilancarkan. Menurutnya, masalah anggaran adalah wewenang menteri dan pimpinan lembaga dan tidak boleh diserahkan ke bawahan.
"Sekali lagi, hal-hal yang lama mengenai rancangan anggaran tidak boleh lagi disusun merata. Fokus pada apa yang kita kerjakan. Tidak perlu banyak program, konsen pada program yang jelas dan bermanfaat bagi rakyat, dan menciptakan multiplier efek kepada dunia usaha dan masyarakat," kata Jokowi.
Dia menambahkan, efisiensi juga diperlukan mengingat bakal ada revisi APBN 2016, khususnya belanja operasional dan belanja modal yang bukan prioritas, seperti mobil.
Dia menegaskan, menteri dan pimpinan lembaga harus merapikan nomenklatur dan anggaran yang bersayap dan absurd. "To the point saja. Istilah yg berkaitan dengan pemberdayaan dan peningkatan, hilangkan. Langsung masuk kepada hal yang ingin kita lakukan," lanjutnya.
Terakhir, Presiden Jokowi meminta ada penguatan kerja sama, sinergi antar kementerian/lembaga, diiringi penajaman program prioritas yang brdampak signifikan, serta integrasi dan konsolidasi sumber pendanaan.
