Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Pusat akan melakukan refocusing anggaran untuk Provinsi Papua dan Papua Barat karena dinilai belum tepat sasaran.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil mengungkapkan, selama ini anggaran pembangunan hanya terkonsentrasi kepada beberapa kabupaten.
Adapun, sejumlah program juga dinilai tidak tepat karena kurangnya komunikasi antara provinsi dengan Bappeda dan Pemda tingkat dua.
Pada tahun lalu, Presiden melansir Keputusan Presiden No. 16/2015 tentang Tim Kajian Pengelolaan Sumber Daya Alam bagi Pembangunan Ekonomi Papua.
Dalam beleid itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ditunjuk sebagai ketua tim yang membawahi 12 menteri/pimpinan lembaga dan dua gubernur (Papua dan Papua Barat).
"Oleh sebab itu nanti akan lihat pendekatan berbasis adat dan sesuai potensi berbasis lokal," kata Sofyan usai Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (7/4/2016).
Adapun, Sofyan mengaku pemerintah belum sampai pada pembahasan mengenai pembangunan smelter di Papua.
.jpg?w=300&h=221)
