Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bahan Baku Pakan Ikan Langka, Gubernur Jambi Cari Alternatif Limbah Sawit

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menyatakan terus mencari solusi atas tingginya harga pakan ikan yang selama ini dikeluhkan para pembudidaya ikan air tawar di sejumlah kabupaten di daerah itu.
Ikan hasil tangkapan nelayan. /Bisnis
Ikan hasil tangkapan nelayan. /Bisnis

Bisnis.com, JAMBI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menyatakan terus mencari solusi atas tingginya harga pakan ikan yang selama ini dikeluhkan para pembudidaya ikan air tawar di sejumlah kabupaten di daerah itu.

"Kami akan terus mencari solusi atas keluhan pembudidaya terhadap mahalnya harga pakan ikan yang berdampak kecilnya keuntungan yang mereka peroleh," kata Gubernur Zumi Zola di Sentra Minapolitan Desa Pudak, Kumpeh Ulu, Muarojambi, Sabtu.

Solusi yang akan diberikan dalam waktu dekat, yakni memberikan bantuan mesin pengolah pakan ikan, baik itu bantuan dari Pemprov maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Gubernur Jambi Zumi Zola ikut mendampingi Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Ibnu Multazam, dan sejumlah anggota Komisi IV antara lain Saniatul Lativa, Luther Kombong, Mindo Sianipar dan Ono Surono.

Kemudian, Zumi Zola menjelaskan bahan baku untuk membuat pakan ikan itu antara lain dedak, bungkil kelapa dan ikan "turca ".

"Nah ikan 'turca' ini permasalahannya. Di Jambi ini hanya ada di Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat, tapi itu belum cukup juga dan harus didatangkan dari Lampung, dan harganya tentu mahal," kata Gubernur.

Oleh karena itu, Zumi Zola menjelaskan salah satu solusi penganti "ikan turca" sebagai bahan baku pembuat pakan ikan adalah limbah kelapa sawit yang selama ini mungkin tidak menjadi perhatian.

"Potensi itu cukup besar, di Jambi cukup banyak perusahaan kelapa sawit. Tidak bisa kita bayangkan jika satu perusahaan memberikan 5%-10% limbah sawit itu kepada masyarakat untuk bahan baku pembuat pakan ikan. Bila perlu kita buat Peraturan Gubernur (Pergub) untuk itu," katanya.

Di pihak lain, dia menyatakan keluhan lain dari masyarakat yakni buruknya jalan produksi. "Saya katakan soal jalan tetap menjadi perhatian, namun akan dilihat dulu status jalan tersebut, apakah milik provinsi, atau kabupaten. Setelah bisa dipastikan, kalau memang itu jalan provinsi, akan saya bangun atau perbaiki," katanya.

Sementara itu, kawasan Minapolitan Desa Pudak tersebut memiliki luas 250 hektare, dan 100 hektare diantaranya telah dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jumlah 2.600 kolam, dan 60 persen kolam tersebut di antaranya telah berproduksi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Sumber : Antara

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper