Bisnis.com, BANDUNG—Para pemangku kebijakan di wilayah Provinsi Jawa Barat hingga Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) siap membenahi tata kelola pengiriman TKI asal Jabar ke luar negeri.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Provinsi Jawa Barat akan turut serta bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan BNP2TKI untuk menyiapkan TKI asal Jabar sebelum pergi, memantau TKI yang sudah ada di luar negeri, serta mendampingi saat mereka pulang.
Kepala KPw-BI Jawa Barat Rosmaya Hadi mengatakan pihaknya menjalin koordinasi dengan pemerintah provinsi (pemprov) serta berbagai institusi terkait untuk meningkatkan TKI formal yang sesuai prosedural.
“Mereka akan terus didampingi sampai memiliki kehidupan yang layak dalam arti kemandirian, misalnya mereka punya usaha. Maka akan didekatkan dengan institusi keuangan. Jadi ini paket menyeluruh dari berbagai arah. Kalau satu persatu tidak terasa hasilnya,” paparnya seperti dikutip Bisnis, Selasa (15/3/2016).
KPw-BI Jabar, sebagai pemangku kebijakan di bidang sistem pembayaran, menjadi salah satu pihak yang akan membina para calon TKI asal Jabar yang akan bekerja di luar negeri.
Merujuk data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dia menuturkan jerih payah para pahlawan devisa tersebut di luar negeri kerap kali tidak berdampak positif bagi TKI itu sendiri.
“Artinya mereka capai kerja tetapi begitu pulang mereka tidak punya penghidupan yang baik. Berdasarkan itu, maka pada 2016 ini akan kami coba jadikan Jabar sebagai percontohan, dikeroyok [melibatkan banyak pihak] mengenai remitansi ini,” katanya.
Berdasarkan data Pusat Penelitian dan Informasi (Puslitfo) BNP2TKI yang dirilis pada awal tahun, remitansi TKI dari luar negeri sepanjang 2015 mencapai US$8,6 juta atau setara dengan Rp119 triliun.
Remitansi terbesar berasal dari TKI yang bekerja di kawasan Asia seperti Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong, disusul dari negara-negara Timur Tengah seperti Saudi Arabia dan Uni Emirates Arab, lalu berikutnya dari Amerika, Eropa, serta Australia.
“Rasanya ini harus dikeroyok oleh semua institusi yang menangani ini. Nanti BNP2TKI punya peta dan program kerja, di mana itu akan ada edukasi. Bank Indonesia akan masuk memberi edukasi tentang sistem pembayaran,” ujar Rosmaya.
