Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Logistik Indonesia mengakui Indonesia Timur belum memenuhi syarat utama pembangunan Pusat Logistik Berikat.
Wakil Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mengatakan pembangunan Pusat Logistik Berikat (PLB) bertujuan meningkatkan industri dalam negeri secara menyeluruh.
Pembangunan PLB sudah direncanakan dan akan segera diresmikan oleh Presiden, ada 12 tempat PLB, tetapi untuk pembangunan PLB di Indonesia Timur rasanya masih sulit, terang Mahendra, di Fairmont Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (2/3/2016).
Dia menyebut hal itu disebabkan sedikitnya kegiatan industri, khususnya industri manufaktur di Indonesia Timur. Mahendra mengakui strategi mengembangkan PLB membutuhkan infrastruktur dan transportasi yang memadai.
Fungsi lainnya dari PLB adalah mendekatkan produsen langsung dengan distributor. Mahendra menyebut PLB bukan hanya menjadi area penyimpanan atau pergudangan barang tetapi juga tempat pertemuan antara produsen langsung dengan pembeli. PLB diharapkan bisa mengefisiensikan rantai pasokan yang secara otomatis menurunkan biaya logistik.
Oleh sebab itu kami dari ALI dan sejumlah pelaku usaha logistik mencoba melakukan seminar logistik di Sorong, Papua, sebagai bentuk teriakan kepada pemerintah agar membenahi sistem logistik di Indonesia Timur, sambungnya.
Bersama ALI, Mahendra sangat mendorong program-program pembangunan infrastruktur yang hendak dilakukan pemerintah di Indonesia Timur guna membantu proses rantai pasok atau supply chain di kawasan itu.
Pada 2016 dia memprediksikan industri logistik dan supply chain mencapai 10%-15%. Pertumbuhan tersebut juga perlu dikawal seiring dengan sejumlah regulasi yang diluncurkan pemerintah yakni Paket Kebijakan Ekonomi I-X.
"Itulah alasan untuk mencapai target tersebut perlu peninjauan ulang terhadap kebijakan pemerintah, maka saya mendorong adanya Dewan Logistik Nasional untuk mengawasi kebijakan, atau damage control, sebuah elemen yang memantau kebijakan publik atas kegiatan rantai pasokan, ungkap Mahendra.
