Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Apindo: Iuran Tapera Berpotensi Timbulkan PHK

Kalangan pengusaha memproyeksikan akan ada potensi pemutusan hubungan kerja karyawan bila pemerintah tetap memaksakan pengusaha membayar iuran Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.
Emanuel B. Caesario
Emanuel B. Caesario - Bisnis.com 26 Februari 2016  |  19:10 WIB
Wakil Ketua Apindo, Suryadi Sasmita.  - Bisnis.com
Wakil Ketua Apindo, Suryadi Sasmita. - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA—Kalangan pengusaha memproyeksikan akan ada potensi pemutusan hubungan kerja karyawan bila pemerintah tetap memaksakan pengusaha membayar iuran Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengatakan daya saing pengusaha dalam negeri saat ini sudah sangat tertekan dibandingkan negara lain akibat berbagai beban, termasuk aneka iuran dan suku bunga.

Bila iuran tapera ditambahkan lagi ke dalam beban pengusaha, iklim usaha dalam negeri menjadi semakin tidak kompetitif.

“Kita kalau menggaji satu karyawan Rp3 juta, sebenarnya kita membayar 50% lebih tinggi, jadi Rp4,5 juta. Kalau ditambah beban lagi, ujung-ujungnya kita bisa mengurangi karyawan. Kita beli barang jadi saja dari luar negeri.  Akibatnya negara hanya jadi pasar bagi asing,” katanya, Jumat (26/2/2016).

Dirinya mengatakan kalangan pengusaha menolak UU Tapera yang sudah disahkan DPR RI pada Selasa (23/2/2016). Alasan penolakan tidak saja karena ada beban iuran tambahan bagi pengusaha dan pekerja, tetapi juga karena peran yang dimainkan Tapera sudah diakomodasi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Adanya dua lembaga pengumpul dana yang mengakomodasi tujuan yang sama dan dengan sumber pendanaan yang sama sangat tidak efektif.

Seturut ketentuan PP 55/2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pengembangan dana sosial JHT pada instrumen investasi untuk mendukung program perumahan paling banyak 30% (Pasal 37 A).

Saat ini, aset JHT yang terkumpul selama 32 tahun sekitar Rp180 triliun, sehingga dapat digunakan untuk program perumahan sebesar Rp54 triliun.

“Program Tapera ini sudah tidak logis, sehingga kita tidak tertarik lagi bicara angka karena kita sudah menolak. Kita ingin ini dibatalkan,” katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apindo tapera
Editor : Fatkhul Maskur
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

BisnisRegional

To top