KKP Pengawal Kedaulatan Ekonomi Perikanan

Bisnis.com, JAKARTA -  Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan pengawal kedaulatan ekonomi perikanan di Tanah Air sehingga para pegawainya sudah selayaknya tidak bisa dibeli untuk kepentingan tertentu.

"Kalau Anda (pegawai KKP) sebagai pengawal kedaulatan ekonomi perikanan bisa dibeli, repot kita. Anda yang menjaga ekonomi rakyat. Kita atur demi masa depan bangsa," kata Susi Pudjiastuti dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (25/2/2016).

Apalagi, Susi mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo juga memiliki misi laut sebagai masa depan bangsa karena dalam sejumlah pernyataanya juga menyebutkan bahwa warga Indonesia telah terlalu lama memunggungi laut.

Menteri Susi juga menegaskan bahwa swasembada dan kekuatan ekonomi perikanan Indonesia ada di tangan pegawai KKP sehingga jika jumlah ikan tidak dijaga bukan tidak mungkin sumber daya kelautan bakal habis.

"Kami (KKP) terjemahkan visi misi pemerintah melalui 3 pilar, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Anda yang mengawasi titik awal kemandirian, kekuasaan, dan otoritas untuk melakukan perubahan ekonomi kita yang menyejahteraan negara," ujarnya.

Dia juga mengingatkan di era transparansi seperti sekarang ini, media sangat terbuka sehingga prinsip transparansi tersebut juga perlu dijaga dengan benar.

Menteri Kelautan dan Peirkanan juga menyatakan bahwa pendidikan dan komunikasi merupakan bagian terpenting dari KKP dalam menggerakkan roda pemerintahan di sektor kelautan dan perikanan.

Sebelumnya, KKP juga menyatakan kombinasi dari regulasi yang dikeluarkan dengan kebijakan deregulasi yang sedang digalakkan pemerintah bakal meningkatkan iklim investasi di Tanah Air.

"Kami juga dengan tegas mengatur regulasi dan deregulasi agar iklim investasi lebih menarik," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di KKP, Jakarta, Senin (22/2).

Dia mengemukakan bahwa pemerintah telah menutup industri penangkapan ikan dari investor asing, namun pada saat yang sama juga mengatur bahwa untuk industri prosesing atau pengolahan ikan diperbolehkan dari luar negeri.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyambut dibukanya bisnis "cold storage" 100 persen bagi asing karena dapat memacu investor lokal untuk ikut berkontribusi positif dalam sektor tersebut.

Menurut Susi, di Jakarta, Jumat (12/2), dengan dibukanya investasi asing hingga 100 persen akan tercipta transfer teknologi dan pasar untuk memajukan sektor perikanan. "Mereka (asing) bawa teknologi demi kebaikan nelayan Indonesia, juga memacu industri lokal," katanya.

Susi meminta investor lokal untuk ikut dalam bisnis di sektor hilir perikanan tersebut. "Jangan sampai kalah cepat (dengan investor asing)," katanya.

Ia juga mengatakan pihaknya akan membagi wilayah pembangunan "cold storage" itu ke seluruh Indonesia. Hal itu bertujuan agar harga produk perikanan tidak lantas menjadi mahal karena penyimpanannya yang terpusat di wilayah Jawa.

"Kami akan bagi 'cold storage' ke utara, timur, selatan biar tidak terkonsentrasi di Jakarta atau Semarang. Kami akan buka cabang ke seluruh Indonesia," ujarnya.