Bisnis.com, JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) segera membebaskan lahan jika ingin melanjutkan proyek enam ruas tol dalam kota.
"Kalau mau proyek [tol dalam kota] jalan ya [Kemen PUPR] harus segera bebaskan lahan. Kami ingin pembangunan bisa jalan secepatnya," ujarnya di Balai Kota DKI, Senin (22/2/2016).
Dia memaparkan jika mengacu pada jadwal, pembangunan enam ruas tol dalam kota seharusnya dimulai pada tahun lalu. Namun, jadwal tersebut terpaksa molor lantaran lambatnya pembebasan lahan.
Padahal, lanjutnya, ada program-program infrastruktur lain yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah pembangunan mass rapid transit (MRT) fase I untuk koridor Selatan-Utara yang dimulai dari Bunderan Hotel Indonesia-Kampung Bandan.
Ahok, sapaan Basuki, sebenarnya juga sudah setuju dengan proyek enam ruas tol yang akan dibangun di DKI Jakarta. Namun, dia berubah pikiran lantaran tidak ada progres signifikan.
Padahal, Pemprov DKI, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan PT Jakarta Tollroad Development menandatangani perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) pada 25 Juli 2014 silam.
"Anggaran untuk pembebasan lahan yang ada di Kementerian PUPR katanya tak cukup. Ya sudah, kalau pusat tak sanggup sini biar kami saja yang bangun. Namun, saya sekarang gak mau bangun jalan tol," jelasnya.
Meski dibatalkan, dia mengatakan Pemprov DKI tak akan mengubah trase-trase yang sudah ditetapkan untuk pembangunan enam ruas tol dalam kota. Nantinya, peruntukkan jalan tol akan diubah menjadi jalan layang arteri non-tol.
