Bisnis.com JAKARTA -- Himpunan Kawasan Industri menilai masih banyak kepala daerah di luar Pulau Jawa yang kurang kooperatif terhadap tawaran Badan Koordinasi Penanaman Modal terkait fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KILK).
Terdapat 14 kawasan industri yang telah menandatangani nota kesepahaman terkait KLIK yang berada di enam provinsi dan sembilan kabupaten yang tersebar di berbagai provinsi antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Banten, dan Sumatera Utara.
Dari 14 kawasan industri tersebut, hanya ada dua provinsi di luar pulau Jawa yang telah ikut menikmati fasilitas investasi KLIK, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan yakni Kawasan Industri Bantaeng di Kabupaten Bantaeng dan Provinsi Sumatera Utara yakni Kawasan Industri Medan di Kabupaten Deli Serdang.
Padahal, sesuai dengan keinginan Presiden yang berharap pembangunan infrastruktur, termasuk kawasan industri, saat ini ditingkatkan untuk daerah di luar pulau Jawa.
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengatakan, bahwa beberapa kepala daerah kurang kooperatif dalam merespon penawaran BKPM tersebut.
Dia khawatir hal ini bisa menghambat investasi.
" Harusnya ini kan tawaran yang bagus, enggak ada salahnya dong kepala daerah merespon. Intinya mereka enggak mau mempermudah. Kalau yang di Jawa kan sudah berkembang pesat infrastrukturnya. Yang di luar Jawa ini kan harus lebih pro aktif dan responsif, katanya pada Bisnis pada Senin (22/2/2016).
Sebelumnya, terdapat 14 kawasan industri yang telah menandatangani nota kesepahaman terkait KLIK yang berada di enam provinsi dan sembilan kabupaten yang tersebar di berbagai provinsi antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Banten, dan Sumatra Utara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
