Bisnis.com, JAKARTA-- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mendorong daerah untuk memperkuat infrastruktur mitigasi bencana. Pasalnya, banyak daerah sejauh ini belum memiliki infrastuktur mitigasi bencana.
Menteri Desa, PDTT Marwan Jafar mengatakan saat ini masih banyak daerah yang belum memiliki regulasi yang baik untuk menghadapi bencana. Untuk itu Kemendesa PDTT akan memperkuat program Daerah Tangguh Bencana.
“Program ini bertujuan untuk mengantasipiasi kelemahan daerah dalam mengatasi bencana. Kami ingin menkonversi daerah rawan bencana menjadi daerah tangguh bencana,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (11/2/2016).
Marwan menuturkan dari 122 daerah tertinggal, terdapat 96 daerah yang masuk kategori rawan bencana. Tingginya jumlah tersebut mewajibkan program ini harus berjalan dengan cepat.
“Karena anggaran kami terbatas, program ini akan dilakukan bertahap. Kami juga bisa manfaatkan dana desa untuk pembangunan infrastruktur yang dapat mengurangi risiko bencana,” tambahnya.
Marwan menjelaskan terdapat tiga pokok penting untuk menjadikan daerah tangguh bencana yakni regulasi, pendekatan kelembagaan dan investasi.
“Regulasi penanggulangan bencana harus jelas. Ketika planning sudah siap, pelaksanaan secara kelembagaannya bagaimana. Kemudian investasi berkaitan dengan fasilitas seperti DAM dan sebagainya,” tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
