Bisnis.com, JAKARTA-- Tantangan utama pengadaan lahan bagi pembangunan infrastruktur adalah implementasi dari komitmen pembayaran yang dijanjikan pemerintah kepada masyarakat.
Sejalan dengan itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan pihaknya menghadapi permasalahan teknis yang berbeda setiap kali melakukan proses pengadaan lahan di berbagai daerah. Untuk itu, pihaknya mendorong Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) agar menjadi konsultan proyek yang dapat membantu pemecahan masalah tersebut.
Problem teknis di tiap lokasi berbeda. KPPIP kami dorong sebagai konsultan, tempat siapapun berkonsultasi, ujarnya, Rabu (10/02)
Untuk itu pihaknya berusaha membangun kepercayaan masyarakat dengan memberikan jadwal pembayaran yang jelas. Dia mencontohkan, saat pengadaan lahan di Jombang Jawa Timur pada tahun lalu, BPN menjanjikan pembayaran ganti rugi akan dilakukan maksimal tiga bulan, atau jika terlambat, masyarakat berhak melakukan penilaian ulang atas harga.
Pada akhirnya dihitung ulang, dan ketika dihitung ulang toh bedanya sedikit saja, dan masyarakat senang, ujarnya.
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengungkapkan pihaknya berkontribusi dalam menentukan skema pembiayaan proyek-proyek infrastruktur apakah menggunakan dana APBN, penugasan kepada BUMN, atau KPS.
Ketiga skema tersebut akan bersentuhan dengan Kementerian Keuangan. Proyek infrastruktur yang melibatkan swasta konsekuensinya penyiapannya menjadi lebih complicated, ada perjanjian, skema. PPP project by nature lebih kompleks,ujarnya.
Dia mengatakan sejauh ini Kementerian Keuangan telah memberikan suntikan modal atau viability gap fund (VGF) pada dua proyek infrastruktur, yakni Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan senilai Rp823 miliar dan SPAM Bandar Lampung senilai Rp345 miliar. Dukungan pendanaan tersebut diberikan karena harga jual air minum ditentukan oleh pemerintah daerah sehingga menyulitkan investor dalam meraih keuntungan yang maksimal.
Dia berharap akan semakin banyak proyek infrastruktur yang menggunakan skema KPS ke depannya. Menurutnya hal tersebut akan meringankan beban pemerintah dalam membangun proyek infrastruktur di tanah air.
