Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah mengakselerasi upaya Kerja Sama Perdagangan Bebas Indonesia-Uni Eropa dan Kongsi Trans-Pasifik demi menahan investasi asing beralih dari Indonesia ke Vietnam, atau negara kompetitor lain.
Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan Thomas Lembong usai menghadiri rapat terkait kerja sama perdagangan bebas yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantornya Jalan Merdeka Utara, Selasa(9/2/2016).
Ke depan, pemerintah akan terus melakukan rapat koordinasi dan rapat kabinet untuk menyiapkan strategi serta menguatkan koordinasi internal antar berbagai kementerian/lembaga.
“Kami mulai bicara teknis perencanaan, lanjutan tim perunding, strategi perundingan serta perekonomian secara umum,”katanya.
Langkah persiapan teknis itu membuktikan pemerintah gencar menentukan strategi kerja sama untuk memposisikan diri dalam perdagangan internasional.
Bukan tanpa alasan, Thomas mengaku pemerintah tak ingin kehilangan peluang investasi karena kalah bersaing dengan negara Asia lain, seperti Vietnam atau Malaysia yang memiliki akses bebas ke pasar ekspor besar karena telah bergabung dengan UEFTA dan TPP.
“Kami prihatin soal pabrik Panasonic, Toshiba, Ford, dan lainnya. Kalau tidak cepat maka semakin banyak pabrik yang akan tutup dan pindah ke Vietnam,”tegasnya.
Dia menjelaskan kerja sama perdagangan bebas dengan sejumlah negara dan kawasan bertujuan mencapai modernisasi serta memperbaiki pola regulasi perdagangan yang sudah ketinggalan zaman.
Saat ini, pemerintah memprioritaskan renegosiasi UEFTA terlebih dulu yang ditargetkan rampung dalam kurun dua tahun sampai akhir 2017. Selanjutnya, fokus pembahasan beralih ke perjanjian TPP.
Selain perdagangan bebas dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat, Indonesia juga berminat menjalin kerja sama perdagangan bebas dengan negara-negara Eropa yang non-Uni Eropa, seperti Swiss, Norwegia, dan Islandia dalam European Free Trade Agreement (EFTA).
“Meskipun populasinya kecil, daya belinya sangat tinggi,”tandasnya.
