Bisnis.com, JAKARTA—Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai proyek kereta cepat Jakarta – Bandung kerja sama antara konsorsium BUMN Indonesia dan China tidak harus dihentikan.
Wakil Ketua Bidang Adovokasi dan Riset MTI Djoko Setijowarno mengungkapkan, yang harus dilakukan terhadap proyek tersebut adalah mengkajinya kembali lebih dalam. Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan agar didapatkan hasil yang memadai.
“Kajian amdalnya [Analisis dampak lingkunan] jangan digarap ahli abal-abal,” tutur Djoko, Senin (8/2/2016).
Dia menambahkan, kereta cepat yang ada di beberapa negara mampu membuat para pengguna pesawat beralih. Menurutnya, peralihan tersebut terjadi lantaran stasiun kereta cepat tersebut dekat dengan pemukiman dan berada di tengah kota.
Tidak hanya itu saja, selain letaknya yang berada di tengah kota dan dekat dengan pemukiman, terintegrasinya statsiun kereta cepat dengan moda transportasi lainnya juga menjadi salah satu keunggulan kereta cepat di beberapa negara.
Kondisi tersebut berbeda dengan bandara yang biasanya terletak di pinggiran kota, meskipun mampu menempuh jarak lebih cepat antar satu bandara dengan bandara lainnya. Namun, dari dan ke bandara bisa membutuhkan waktu yang apabila ditotal bisa lebih lama dari menggunakan kereta cepat.
Kemudian, Djoko menuturkan, kereta cepat juga mampu menghubungkan antar satu daerah dengan daerah lainnya yang cukup jauh. Di Korea Selatan, dia mencontohkan, kereta cepat dapat menghubungkan Seoul di utara Korsel dan Busan di selatan Korsel yang jaraknya sekitar 800 kilometer (km).
“Seperti Jakarta – Surabaya,” katanya.
Tiap hari, dia menambahkan, kereta cepat di Korea Selatan mampu mengangkut sekitar 150.000 penumpang dengan jeda pemberangkatan antarkereta sekitar 10 menit – 15 menit.
Seperti yang diketahui, saat ini proyek kereta cepat Jakarta – Bandung belum mendapatkan izin usaha dan pembangunan dari kementerian perhubungan. Hal tersebut lantaran PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai penyelenggara proyek belum memenuhi persyaratan konsesi.
Beberapa waktu lalu, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko menuturkan, persyaratan konsesi yang harus dipenuhi oleh perusahaan tidak bisa dinegosiasikan. Menurutnya, persyaratan tersebut merupakan prinsip.
Terkait dengan batasan waktu pemenuhan syarat, Hermanto mengungkapkan, kementerian sebagai regulator tidak menetapkan batasan waktu. Oleh karena itu semakin cepat, semakin baik.
Dia menambahkan, saat ini kementerian perhubungan sebagai regulator dalam posisi menunggu PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk memenuhi syarat-syarat konsesi yang dilakukan sebelum mendapatkan izin usaha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1669213676.jpg?w=184&h=104)
