Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Siapkan 3 Skenario Peningkatan Bantuan Sosial 2016

Pemerintah berencana memperluas cakupan penerima dan nominal bantuan tunai bersyarat demi mengakselerasi penurunan angka kemiskinan 2016. Peningkatan anggaran sosial segera dicantumkan dalam APBNP 2016.
Mensos Khofifah Indar Parawansa/Antara
Mensos Khofifah Indar Parawansa/Antara

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah berencana memperluas cakupan penerima dan nominal bantuan tunai bersyarat demi mengakselerasi penurunan angka kemiskinan 2016. Peningkatan anggaran sosial segera dicantumkan dalam APBNP 2016.

Menteri Sosial Khofifah menyebutkan peserta bantuan akan meningkat dari semula hanya 3 juta penerima menjadi 6 juta hingga 8,45 juta penerima bantuan dari tambahan wilayah 100 kabupaten/kota.

Dari sisi nominal, dia mengaku pemberian dana sosial di Indonesia hanya 10,5% dari pengeluaran perkapita, jauh lebih rendah dari standar pemberian bantuan di negara lain dengan persentase 16% sampai 25% dari pengeluaran per kapita.

“Kami menyiapkan skenario pengembangan bantuan tunai bersyarat atau lebih dikenal program keluarga harapan [PKH],”katanya di Kantor Wakil Presiden, Kamis (4/2/2016).

Simulasi pertama, jumlah penerima PKH ditetapkan 6 juta penerima dengan nilai bantuan Rp182.000/bulan atau 10,5% pengeluaran perkapita, sehingga total dana yang dibutuhkan Rp11,7 triliun. Hasilnya, angka kemiskinan diperkirakan berada pada 10,43% dengan rasio gini 0,406.

Simulasi kedua, jumlah penerima bantuan 6 juta dengan peningkatan nominal menjadi Rp250.000/bulan atau 14,5% dari pengeluaran perkapita atau senilai total Rp16 triliun. Dampaknya, angka kemiskinan akan menurun pada level 10,23% dengan rasio gini 0,405.

Simulasi terakhir, jumlah peserta meningkat menjadi 8,45 juta dengan nominal bantuan Rp250.000/bulan atau senilai total Rp22,2 triliun. Hasilnya, angka kemiskinan akan menjadi 9,53% dengan rasio gini 0,403.

Pemerintah masih melakukan kajian opsi yang paling tepat, diimbangi pula dengan ketersediaan dana. Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan alokasi dana untuk segera diajukan dalam APBNP 2016.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan selain memperluas cakupan penerima dan nominal bantuan sosial, hal terpenting ialah memberikan bantuan produktif di berbagai bidang serta menyediakan lapangan kerja.

“Ada dua cara, membantu yang di bawah untuk berusaha sendiri, mendorong produktivitas, tidak hanya memberi uang,” katanya.

Dia mengklaim anggaran bantuan masyarakat terus meningkat sejak masa pemerintahannya. Sebut saja anggaran dana desa, PKH, beras miskin, dan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Lavinda
Editor : Fatkhul Maskur

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper