Bisnis.com, KEDIRI - PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur, menjamin stok pupuk untuk petani saat musim tanam 2016 cukup aman dan tidak ada kelangkaan.
"Kami memastikan alokasi pupuk cukup aman, termasuk mengantisipasi jika ada disparitas angka," kata Manajer Hubungan Masyarakat PT Petrokimia Gresik Yusuf Wibisono di Kediri, Kamis (28/1/2016).
Dia mengatakan pemerintah pusat telah merencanakan untuk ketersediaan pupuk sampai 9,55 juta ton. Pada 2016, PT Petrokimia Gresik juga mendapatkan tugas untuk penyaluran pupuk.
Untuk realisasi penyaluran pupuk di Jatim sampai 25 Januari 2016, yaitu urea mencapai 17.973 ton dari total penugasan selama Januari 2016 yaitu 27.080 ton.
Penyaluran urea itu untuk wilayah Kabupaten Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Magetan, Ngawi, Madiun, Kota Madiun, Mojokerto, dan Kota Mojokerto.
Sementara itu, untuk jenis ZA sebanyak 49.185 ton dari penugasan Januari 2016 yaitu 45.726 ton, SP-36 sebanyak 21,332 ton dari penugasan Januari 2016 sebanyak 22.648 ton, NPK sebanyak 60.378 ton dari penugasan Januari 2016 sebanyak 66.791 ton, dan organik sebanyak 36.849 ton dari penugasan Januari 2016 sebanyak 31.936 ton.
"Untuk produksi pupuk sesuai dengan kebijakan pemerintah yaitu untuk memenuhi sektor subsidi. Sementara, untuk penyaluran juga dilaksanakan sesuai dengan aturan yaitu lewat distributor dan kios resmi," katanya.
Dia juga mengatakan untuk penyaluran alokasi itu sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu yang ditetapkan oleh pemerintah. Di Jatim, penyaluran harus sesuai dengan Pergub dan Perbup, sehingga tidak melebihi kuota.
"Karena itu, kami rutin melakukan komunikasi dengan pemerintah terkait dengan alokasi pupuk serta mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan. Saat musim tanam, banyak isu beredar, misalnya pupuk sulit dicari," katanya.
Yusuf mengimbau para petani agar tidak panik jika ada isu seperti itu, sebab setiap petani pasti akan mendapatkan pupuk yang dibutuhkan.
Sebelum musim tanam berlangsung, setiap kelompok tani mengajukan RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok). Dengan itu, dipastikan pemerintah pun mendapatkan gambaran kebutuhan pupuk dan petani juga tidak akan kesulitan mendapatkan pupuk.
Yusuf mengaku sering mendapatkan laporan terkait dengan sulitnya petani mencari pupuk, termasuk tidak dilayaninya ketika membeli pupuk di kios.
Namun, dia menegaskan sebelum memvonis sulit, harus dicari dulu kejelasannya, misalnya tentang alokasi pupuk serta petani tersebut masuk dalam RDKK atau tidak.
"Jika alokasi masih ada, pasti dilayani. Kami pun bisa mendistribusikan, asalkan ada surat dari pemerintah untuk realokasi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
