Bisnis.com, SURABAYA— Pertumbuhan bisnis konstruksi di Jawa Timur sukar didongkrak akibat sejumlah masalah, termasuk soal kesenjangan tenaga ahli dari dalam negeri.
Ketua Umum Lembaga Pengkajian Jasa Konstruksi (LPJK) Jawa Timur Erlangga Satriagung mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi sektor konstruksi provinsi ini sebetulnya adalah keterbatasan tenaga ahli dan terampil lokal.
“Jawa Timur adalah provinsi besar, maka yang terjadi di sini dapat menjadi cerminan nasional,” katanya kepada Bisnis.
Kekurangan tenaga ahli di dalam negeri menyebabkan pelaksanaan proyek infrastruktur tersendat. Di Jawa Timur saja dari kebutuhan 40.000 insinyur dan tenaga ahli di bidang konstruksi, setiap tahun baru bisa 11.000 orang yang disertifikasi.
Indonesia harus mewaspadai kekurangan tenaga ahli konstruksi tersebut. Pasalnya, sejalan dengan berlangsungnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) arus perdagangan jasa jadi bebas. Apabila dibiarkan, sektor konstruksi nasional bisa-bisa dipenuhi tenaga kerja asing.
“Indonesia itu tetap pasar konstruksi terbesar di Asean, sekitar 70% sampai 80%, ke depan masalah SDM-lah yang terpenting,” ucap Erlangga.
Di banyak sektor usaha, ketenagakerjaan merupakan sarana penghasil produktivitas dan harga yang kompetitif. SDM juga salah satu penentu kualitas barang dan jasa yang diperjualbelikan berbekal keterampilan dan pengetahuan mereka.
Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf berpendapat memang tidak selayaknya pasar tenaga kerja domestik dipenuhi warga asing. Tak semata karena mereka membawa investasi ke Indonesia lantas SDM yang dipakai bukanlah orang lokal.
“Saya sendiri tidak tau apakah tenaga kerja asing yang masuk sudah sesuai syarat yang ditetapkan. Ini saatnya kita waspada kalau ada hal yang aneh tentang tenaga kerja asing,” tutur dia.
Turut menanggapi minimnya tenaga ahli lokal di sektor konstruksi, Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti Muhammad Dimyati sempat mengutarakan sebaiknya pemerintah merealisasikan pembangunan infrastruktur secara bertahap.
Sejalan dengan program Presiden Jokowi yang hendak membangun infrastruktur bernilai lebih dari Rp5.500 triliun dibutuhkan 1,5 juta insinyur. “Yang ada di Indonesia baru sekitar 800.000 orang. Di tengah MEA bisa-bisa kekurangan ini diisi insinyur asing,” kata Dimyati.
Krisis insinyur di Indonesia diklaim pemerintah bukan semata minimnya SDM tetapi lantaran tidak sedikit dari mereka mencari nafkah di luar negeri. Selama setahun terakhir Kemenristek Dikti mengklaim pemerintah semakin menggiatkan program diaspora.
Melalui program tersebut para tenaga terampil Tanah Air yang bekerja di luar negeri diajak kembali ke Indonesia. Mereka difasilitasi untuk bisa mendapatkan penghasilan seperti di luar negeri tetapi harus bersedia bekerja di Tanah Air dan melakukan transfer pengetahuan.
“Contohnya seperti Pesawat N-219 yang salah satu timnya WNI di luar yang balik ke sini. Tahun depan pesawat ini diterbangkan untuk sertifikasi,” ucap Dimyati.
