Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan akan memberikan berbagai kemudahan untuk mendorong pertumbuhan industri farmasi hulu guna memenuhi kebutuhan industri hilir yang selama ini mayoritas bahan bakunya masih didatangkan dari luar negeri.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan industri farmasi di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar namun selama ini 95% bahan baku untuk pembuatan obat-obatan masih diimpor.
“Pemerintah sangat concern terhadap kondisi. Daripada diimpor, lebih baik dirikan saja pabriknya di sini,”ujarnya sesuai rapat koordinasi tentang industri farmasi kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (8/1/2016) malam.
Menurutnya, berdasarkan komunikasi dengan pelaku industri farmasi hilir, sudah ada beberapa yang masuk ke sektor hulu dengan memproduksi bahan baku industri. Akan tetapi, para pelaku industri tersebut membutuhkan jaminan pasar doemestik sebanyak 60% melalui program jaminan kesehatan dan sisanya akan diekspor.
Dia menambahkan jika para pelaku industri dalam negeri bisa mendapatkan dukungan termasuk insentif fiskal, percepatan perizinan obat tentu, maka pendirian industri bahan baku dapat diwujudkan dalam waktu dekat.
“Pemerintah sudah petakan siapa saja pelaku farmasi yang bisa masuk ke sektor hulu dan bahan baku obat mana saja yang bisa dihasilkan di indonesia. Sekarang kita smapai ke tahapan semua penyamaan prinsiup antara semua kementerian dan lembaga untuk merealisasikan tujuan ini,” tambahnya.
Bentuk insentif lain yang bisa diberikan, lanjutnya bisa berupa tax allowence dan tax holiday yang sudah berlaku selama ini. Selain itu, karena produksi bahan baku obat-obat merupakan industri yang berteknologi tinggi maka kemudahan lain yang bisa diberikan yakni percepatan proses perizinan kerja bagi tenaga ahli asing.
Di luar itu, pemerintah juga tengah mempertimbangkan seberapa besar keterlibatan modal asing dalam industri hulu farmasi yang saat ini masih sebesar 85%. Menurut Franky, industri farmasi membutuhkan riset minimal lima tahun untuk menghasilkan suatu produk tertentu sehingga perlu ada kemitraan antara pelaku usaha dalam negeri dan pihak asing.
“Nanti akan diatur mekanisme joint venture serta transfer teknologinya seperti apa. Pemerintah juga tidak akan membatasi besaran investasi yang akan mendapatkan berbagai kemudahan itu. Bisa saja kemudahan ini dimasukkan ke dalam paket deregulasi selanjutnya,” ucapnya.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyebutkan insnetif yang akan diberikan kepada para pelaku usaha industri farmasi hulu berupa insentif bea masuk dan pajak impor bahan baku mentah.
“Beberapa alternatifnya sudah ada selama ini tinggal kita akan mencocokan mana pilihan yang paling tepat untuk diberikan ke industri farmasi hulu,” terangnya.
Menurutnya, beberapa alternatif tersebut seperti pembebasan bea masuk bagi yang impor bahan baku, barang penolong dan barang modal untuk tujuan produksi konsumsi lokal atau diekspor kembali atau paket penangguhan kawasan berikat.
“Prinsipnya Bea dan Cukai siap mendukung rencana pemerintah tersebut,” ujarnya.
