Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah mengungkapkan saat ini upaya pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur sudah berjalan semakin baik sehingga relatif tidak akan lagi terlalu menghambat proses pembangunan.
Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hediyanto W. Husaini mengatakan, lancar tidaknya konstruksi proyek infrastruktur sangat dipengaruhi pengadaan tanah.
Saat ini menurutnya, pemerintah semakin baik dalam upaya pembebasan lahan. Masyarakat pun sudah bisa melihat dan merasakan kesungguhan dari upaya pemerintah dalam pembebasan lahan untuk pembangunan jalan.
Di tahun 2014, alokasi anggaran pengadaan lahan di Kementerian PUPR adalah sebesar Rp800 miliar. Namun, anggaran tersebut sangat sulit terserap karena progres penyelesaian masalah di lapangan berjalan alot.
Sementara itu, tahun ini anggaran pengadaan lahan dialokasikan sebesar Rp5,1 triliun dan sudah terserap dengan sangat cepat.
“Kita semakin terbiasa dengan proses tanah sehingga semakin cepat. Masyarakat juga bisa menikmati hasil ganti rugi yang sesuai. Kuncinya adalah kita bisa menepati janji ganti rugi ke masyarakat, sekali kita kecewakan mereka sulit untuk mendapatkan kepercayaan mereka,” tutur Hediyanto melalui siaran pers, Rabu (30/12/2015).
Tahun 2016 alokasi dana pembebasan tanah sebesar Rp1,4 triliun. Jumlah tersebut disadari takkan mencukupi untuk mengganti biaya kebutuhan riil di lapangan.
Untuk itu, Hediyanto menjelaskan pihaknya akan mempergunakan dana sisa-sisa lelang untuk keperluan pembebasan tanah.
