Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kemenaker Keluhkan Aturan UU Wajib Lapor Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan mengeluhkan aturan yang termuat dalam UU No. 7/1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.n
Tegar Arief
Tegar Arief - Bisnis.com 27 Desember 2015  |  19:15 WIB
Kemenaker Keluhkan Aturan UU Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Ribuan buruh dari berbagai aliansi se-Jabodetabek melakukan 'longmarch' di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (30/10). - Antara
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan mengeluhkan aturan yang termuat dalam UU No. 7/1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.

Pasalnya beleid itu sama sekali tidak menyinggung perusahaan padat modal. Akibatnya, selama ini kondisi ketenagakerjaan di perusahaan padat modal kurang terpantau oleh pemerintah.

"Ini yang jadi masalah. Padahal mereka tenaga kerjanya juga banyak, aset yang dikelola juga banyak, tapi kami tidak ada kewenangan untuk memantau," kata Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan Muji Handaya.

Dalam UU tersebut, perusahaan yang dikenai wajib lapor dan bisa dijatuhi sanksi terhadap pelanggaran hanyalah perusahaan yang mempekerjakan minimal 10 tenaga kerja.

Namun dalam aturan itu tidak dijelaskan cakupan terhadap perusahaan padat modal. Ini menyebabkan adanya pelanggaran pada perusahaan jenis tersebut tidak pernah terungkap.

"Mungkin nanti akan kami ubah kriterianya, misal syarat pengelolaan aset minimal sehingga perusahaan padat modal bisa tercakup pengawas," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

padat modal
Editor : Bastanul Siregar
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top