Bisnis.com, BOGOR - Taipan Sukanto Tanoto mengaku optimistis bahwa iklim usaha kehutanan pada tahun depan diperkirakan akan semakin membaik apabila didukung oleh kebijakan pemerintah.
"Saya yakin di bawah pemerintahan Joko Widodo dunia usaha khususnya industri kehutanan akan lebih baik asalkan pemerintah menyadari dampak yang ada," ujar Sukanto Tanoto seusai peresmian Gedung Tanoto Forestry Information Center (TFIC) di IPB, Senin (21/12/2015).
Sukanto Tanoto, pendiri sekaligus ketua Royal Golden Eagle (RGE), sebuah grup global perusahaaan berbasis sumber daya itu mengatakan industri kehutanan di Indonesia berdasarkan hutan tanaman yang ada termasuk sebagai industri sustainable dan bisa dikembangkan dengan baik lantaran memiliki lahan yang mendukung.
Dia memberi contoh industri kehutanan di Amerika dan Eropa memerlukan waktu yang lama antara 40-50 tahun untuk bisa panen.
"Maka di kita dengan waktu 5-10 tahun, industri kehutanan kita bisa berkembang pesat dan bisa bersaing di luar negeri, dengan demikian mereka memasang tarif barrier untuk melindungi industri dalam negerinya," ujarnya.
Dia memberi contoh Amerika Serikat memasang anti dumping terhadap ekspor pulp dan kertas Indonesia. Amerika juga menggelontorkan miliaran dolar kepada industri kehutanannya selama krisis 2008-2009 agar dapat melewati masa sulit tersebut.
"Ini bukti bahwa industri kehutanan berperan penting terhadap pembangunan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja," katanya.
Dia meminta pemerintah untuk mendorong perkembangan di industri hilir dalam negeri yang diyakini akan berdampak positif terhadap perkembangan industri nasional ke depan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mencari keseimbangan antara pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan ekonomi.
"Kalau semua ditekankan pada lingkungan hidup, kita tidak akan berkembang. Tetapi kalau semua dibabat habis, lingkungan akan rusak jadi harus ada keseimbangan," ujar dia.
Sukanto menambahkan, salah satu hal yang tidak kalah penting dalam membangun industri kehutanan yang berkelanjutan adalah harus dengan melibatkan masyarakat. Sebab, masyarakat yang tidak memiliki lapangan kerja akan merambah hutan sebagai mata pencaharian.
"Keseimbangan adalah tantangan pemerintah saat ini, yaitu antara lingkungan, lapangan kerja, dan ekonomi," paparnya.
Berdasarkan Buku Statistik Kehutanan Indonesia yang diterbitkan pada Juli 2012, Indonesia memiliki luas lahan 99,6 juta hektare atau sekitar 52,3% dari total luas wilayah Indonesia. Hutan Indonesia memiliki sekitar 4.000 jenis pohon dan 267 jenisnya memiliki nilai ekonomi tinggi.
Sukanto menuturkan sektor kehutanan dinilai penting bagi negara, karena separuh luas wilayah Indonesia itu adalah hutan. Dan Indonesia, kata dia, adalah satu dari 17 negara yang kaya akan keanekaragaman hayati.
"Dan kontribusi sektor kehutanan termasuk pulp and kertas di kita ini mencapai US$21 miliar atau 3,5% dari GDP Indonesia yang tentunya sekitar 3,8 juta orang hidup dari sektor kehutanan," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) Tbk. Tony Wenas mengatakan melambatnya perekonomian nasional dan global berpengaruh pada performa perusahaan.
Namun, lanjut Toni, situasi tersebut menjadi optimisme bagi peningkatan usaha pada tahun depan seiring pihaknya saat ini tengah berinvestasi Rp4 triliun untuk membangun pabrik kertas ketiga di Riau.
"Adanya pelemahan ekonomi juga berdampak pada kinerja RAPP meskipun tidak besar. Ini adalah siklus normal. Tapi justru kami memandang positif untuk berinvestasi membangun pabrik lagi," katanya.
Menurut Toni, dengan adanya investasi tersebut, secara otomatis pada tahun depan RAPP, perusahaan produsen serat, pulp, dan kertas tersebut akan menambah kapasitas produksi mencapai 250.000 ton per tahun.
Menurutnya, tambahan produksi tersebut akan memperluas pasar ekspor pulp dan kertas RAPP dari saat ini 75 negara menjadi 85 negara. Pabrik ini ditargetkan beroperasi pada September 2016.
"Kita punya lahan sekitar 1 juta hektare, tetapi yang ditanami sekitar 480.000 hektare, sisanya konservasi sekitar 400.000 hektare dan restorasi sekitar 150.000 hektare," paparnya.
Gedung Tanoto Forestry Information Center
Sementara itu, Ketua Pengurus Tanoto Foundation Sihol Aritonang menambahkan saat ini pihaknya telah membangun gedung Tanoto Forestry Information Center yang diharapkan bisa membantu dunia usaha, pendidikan dan masyarakat.
Gedung tersebut, kata dia, memfasilitasi seluruh elemen yang terlibat pada dunia kehutanan untuk bisa memeroleh informasi yang dicari di sektor kehutanan.
Gedung TFIC dibangun sejak 2012 dengan hibah dari Tanoto Foundation sebesar Rp8,5 miliar. TFIC-IPB dibangun pada lokasi yang strategis berdekatan dengan Common Class Room IPB dan Asrama Mahasiswa IPB dan berkonsep eco-building.
Gedung tersebut sejatinya telah digunakan sejak tahun lalu, tetapi peresmiannya tertunda karena satu dan lain hal. Gedung berlantai 3 dengan luas sekitar 1500 m2 tersebut dilengkapi dengan perpustakaan yang diintegrasikan dengan perpustakaan pusat IPB.
"Kita ingin kembangkan kegiatan kemitraan dengan perguruan tinggi agar pengembangan menghasilkan ilmu dan karya. Untuk dunia usaha, kita ingin menjembatani sektor kehutanan ini," katanya.
Rektor IPB Herry Suhardiyanto mengatakan keberadaan Gedung TFIC tersebut diharapkan dapat mewujudkan kebijkana nasional berlandaskan ilmu pengetahuan yang bisa menerapkan pembangunan berkelanjutan.
"Dengan adanya gedung tersebut semoga kebarakan hutan dapat dihindari pada waktu mendatang. Dan intensitas dalam kembangkan lahan baru yang berorientasi berkelanjutan dapat terus ditegakan," ujarnya.
Kepala Balitbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Henry Bastaman menuturkan dibangunnya pusat informasi kehutanan di kampus IPB diharapkan membawa dampak positif bagi dunia usaha dan pendidikan untuk hutan yang lebih baik.
Ke depan, kata dia, masyarakat luas khususnya mahasiswa akan memeroleh akses tentang kehutanan Indonesia dan peningkatan kualitas IPB terutama pengelolaan hutan di Tanah Air.
Pihaknya berpesan pada TFIC ini agar dapat mendukung secara langsung pengembangan, pembangunan dan pengelolaan hutan di Indonesia menyusul pada tahun ini masalah kebakaran hutan dan asap di Indonesia menjadi isu dunia.
"Permasalahan asap terjadi karena informasi yang tidak diperoleh secara cepat di lapangan. Maka dengan adanya TFIC ini diharapkan sistem informasi bisa lebih baik dan mendukung program KLHK khususnya dalam memastikan keberlanjutan dan meningkatkan kualitas dengan basis informasi yang dimiliki pusat informasi kehutanan ini," ujarnya.
Muhammad Dimyati, Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset Dikti mengatakan keberadaan TFIC harus menghasilkan output yang jelas salah satunya menekan angka kebakaran hutan.
Dia berharap keberadaan TFIC dapat menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi semua pihak terutama yang terlibat pada sektor kehutanan. Pihaknya saat tengah menyiapkan tim atau konsorsium dampak kebakaran hutan bersama lembaga terkait termasuk dunia usaha.
"Kalau tidak begitu, inovasi bisa datang dari luar, bukan dari kita sendiri. Karena hampir di setiap kehidupan kita ini inovasi berasal dari luar. Padahal kita bangsa yang luar biasa baik dari jumlah atau pun kualitasnya," ujarnya.
