Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang pergantian tahun baru, kalangan petani meminta pemerintah segera merevisi penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) yang menjadi patokan Perum Bulog dalam menyerap gabah dan beras petani.
Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia (API) Muhammad Nuruddin mengatakan pemerintah sudah seharusnya tidak menetapkan angka HPP tunggal karena ketentuan tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dapat menjaga stabilitas harga beras.
“Seharusnya di ujung tahun ini HPP sudah direvisi agar tahun depan tidak lagi terjadi gejolak harga, gejolak harga itu kan juga berpengaruh terhadap kesejahteraan petani. Harga sudah naik, inflasi juga memengaruhi. Ongkon produksi petani sudah berbeda,” kata Nuruddin di Jakarta, Minggu (20/12).
Saat ini biaya produksi yang dikeluarkan petani minimal Rp4.000 per kg, sedangkan HPP untuk gabah berada di level Rp3.800. Hal ini, katanya, akan menyulitkan Perum Bulog dalam melakukan penyerapan.
Dia meminta pemerintah untuk mencontoh Vietnam, India, dan China yang penetapan HPP-nya lebih fleksibel, disesuaikan dengan situasi perekonomian terkini. Selain itu, dia merekomendasikan HPP pun dibedakan sesuai lokasi dan varietas padi yang digunakan.
