Bisnis.com, JAKARTA – Perkembangan bisnis waralaba telah menarik perhatian dan mendorong pemerintah untuk mendukung, sekaligus mengatur aturan main yang berlaku di Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan regulasi yang mengatur penyelenggaraan bisnis waralaba di Indonesia.
“Namun pada kenyataannya ada beberapa peraturan yang dikeluarkan pemerintah menuai pro dan kontra bagi para pemain dan pengusaha Indonesia,” kata Pakar Waralaba Indonesia Amir Karamoy, belum lama ini.
Salah satu penyebab dan alasannya menurut Amir adalah kurangnya pemahaman akan konsep dan teori dari waralaba itu sendiri. terlebih lagi terbatasnya pemahaman pengusaha waralaba internasional akan aturan yang berlaku dan data akurat mengenai pasar waralaba di Indonesia.
Salah satu aturan yang menurutnya kontroversial adalah penggunaan 80% produk lokal. Menurut Amir aturan tersebut merupakan yang paling banyak dipertanyakan oleh investor asing. Kewajiban 80% produk lokal sulit dipenuhi karena ada beberapa standar yang memang belum bisa diproduksi di dalam negeri.
“Bahkan dulu saat Bambang Rachmadi memegang Mc Donald (sebelum menjual sahamnya ke PT Sinar Sosro), dia perlu 10 tahun untuk bisa mencapai 90% lokal konten. Prosesnya memang lama.”
Oleh sebab itu, sepertinya pemerintah memang harus mencari cara agar ketentuan 80% itu tidak perlu serta merta. Harus ada insentif dari pemerintah bahwa perusahaan waralaba dari luar untuk bisa diberi peluang membuat industri substitusi impornya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
