Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hasil Audit BPK: Pelindo II Tak Melanggar Proses Kontrak Baru JICT-HPH

Terminal peti kemas JICT/jict.co.id
Terminal peti kemas JICT/jict.co.id

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proses perpanjangan kontrak JICT ternyata tidak menemukan adanya pelanggaran. 

BPK dalam hasil auditnya yang telah diserahkan kepada Pelindo II melalui surat No. 48/AUDITAMA VII/PDTT/12/2015 tanggal 1 Desember 2015 terkait UU No. 17/2008 tentang Pelayaran, BPK hanya meminta kepada Pelindo II untuk segera mengambil alih kontrol manajemen di PT JICT.

Permintaan BPK tersebut sejatinya telah sesuai dengan proses perpanjangan kontrak JICT bahwa Pelindo II kini menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 50,9%, Hutchison Port Holding (HPH) 49% dan Kopegmar sebesar 0,1%.

Proses peralihan saham di JICT memang membutuhkan waktu sejalan dengan ketentuan yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sesuai persyaratan di BKPM, pemegang saham telah menyerahkan circular resolution pada 24 November 2015 dan telah ditandatangani oleh para pemegang saham tersebut di atas.

Pada 17 November 2015, JICT telah melakukan pengurusan izin prinsip perubahan (PMA) kepada BKPM melalui aplikasi sistem pelayanan informasi daan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE). Kelengkapan data dan dokumen pendukung telaah dilengkapi seluruhnya oleh JICT pada 2 Desember 2015.

Berdasarkan informasi dari SPIPISE, BKPM telah menerbitkan persetujuan terhadap perubahan porsi kepemilikan saham PT Pelindo II di JICT pada 7 Desember 2015.

Setelah izin prinsip perubahan (PMA) dari BKPM keluar, maka akan dilanjutkan dengan pengumuman perubahan pemegang saham, penambahan modal, perubahan anggaran dasar hingga permohonan persetujuan perubahan modal dasar ke Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut Direktur Utama Pelindo II R.J Lino, secara de facto Pelindo II telah menjadi pemegang saham mayoritas di JICT sejak 6 Juli 2015. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan perubahan direksi dan dewan komisaris sesuai amendemen para pemegang saham JICT.

"Jadi rekomendasi BPK terkait audit perpanjangan kontrak JICT sesungguhnya sudah dijalankan oleh Pelindo II sejak awal," ujar RJ Lino dalam keterangan pers, Rabu (16/12/2015).

Sejalan dengan perubahan kepemilikan saham di JICT, Pelindo II sebagai pemegang saham mayoritas di JICT juga menikmati banyak keuntungan dari perpanjangan kontrak dengan HPH.

Misalnya, Pelindo II telah menerima pembayaran yang muka sebesar US$215 juta dari Hutchinson. Besaran uang sewa meningkat hingga US$85 juta sejak perjanjian efektif ditandatangani pada 6 Juli 2015.

"Berdasarkan perhitungan dan pertimbangan kami, hasil negosiasi dengan HPH sangat menguntungkan Pelindo II," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Akhmad Mabrori
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper