MUSIM TANAM 2016: Pupuk Bersubsidi Surplus

Bisnis.com, BANDUNG--Pasokan pupuk bersubsidi pada musim tanam tahun 2016 dijamin akan surplus, karena masih tersisa alokasi pupuk pada tahun ini yang belum terserap.

Aby Radityo, Superintendent Informasi & Komunikasi Departemen Humas PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC) mengatakan, saat ini total stok pupuk yang tersedia di gudang lini II (gudang pabrik) dan gudang lini III sebanyak 112.647 ton.

"Jumlah tersebut belum ditambah produksi harian sebesar 3.500 ton/hari. Cadangan tersebut untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan apabila petani mulai tanam kembali," katanya kepada Bisnis, Kamis (10/12).

Menurutnya, melihat kondisi di lapangan musim hujan belum merata sehingga penyerapan belum naik drastis. Akan tetapi pihaknya mengantisipasi dengan mendorong stok ke daerah agar ketika dibutuhkan dapat segera terpenuhi.

Adapun kuota tambahan pasokan pupuk pada tahun depan, hingga kini pihaknya belum mendapatkan angka pasti. Biasanya, penambahan kuota pupuk diputuskan lewat Peraturan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

"Yang sudah ada kepastian adalah mengenai Harga Eceran Tertinggi saja seperti yang sudah dipublikasikan," ujarnya.

Dia menjelaskan penyebab rendahnya penyerapan pupuk pada tahun ini karena musim kemarau yang berkepanjangan, membuat para petani di berbagai daerah kesulitan mendapatkan suplai air agar bisa bercocok tanam.

Sementara itu, kalangan petani di Jawa Barat meminta pemerintah setempat untuk mewaspadai kelangkaan pupuk bersubsidi menyusul musim tanam sudah dimulai seiring memasuki awal musim penghujan.

Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jabar Entang Sastraatmadja menyatakan memasuki awal musim penghujan dipastikan petani memerlukan pasokan pupuk lebih banyak untuk pertanian mereka.

Sehingga, ujar dia, agar ketersediaan pupuk maksimal maka diperlukan pengawasan yang lebih ketat di lapangan.

"Rencana defitif kebutuhan kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi yang disusun di tingkat kabupaten/kota harus sesuai dengan peruntukannya," ujarnya.

Dia menjelaskan RDKK tersebut harus disusun sesuai dengan fakta di lapangan, sehingga perhitungan kebutuhan pupubk bersubsidi bagi petani tepat sasaran.

"Nanti bupati/wali kota menetapkan rekomendasi kebutuhan ke gubernur untuk di SK-kan. Nah jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan," katanya.

Kendati demikian, Entang melanjutkan, biasanya kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi karena adanya permainan dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Selama ini selalu ada saja permainan-permainan yang dilakukan oleh oknum di lapangan yang membuat kelangkaan pupuk," ujarnya.

Dihubungi terpisah, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Jawa Barat akan mulai mendata kebutuhan pupuk bersubsidi untuk setiap kabupaten/kota di kawasan itu.

Kepala Bidang Sumber Daya Diperta Jabar Ibrahim Sjaf menyatakan alokasi pupuk bersubsidi harus sesuai peruntukannya karena dikhawatirkan rawan penyelewengan di lapangan.

Kendati demikian, pihaknya belum mengetahui jumlah pasti alokasiuntuk kabupaten/kota. Pasalnya saat ini pihaknya baru menerima alokasi dari Kementan.

"Alokasi tahun 2016 baru saja kita terima dari Kementan. Rencana akan bahas minggu depan untuk alokasi untuk setiap kabupaten/kota," ujarnya.

Menurutnya, pembahasan alokasi pupuk bersubsidi akan melibatkan kelompok tani serta stakeholder terkait. Hal ini dilakukan untuk mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai jumlah yang ada.

"Kami tidak ingin alokasi ini salah, sebab kalau rawan penyelewengan akan menjadi masalah," katanya.