Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah menyatakan akan menguatkan fungsi pengawasan terhadap pembangunan terowongan dan jembatan panjang guna menjamin keamanan konstruksi jangka panjang.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono mengatakan, pemerintah memiliki program pembangunan jembatan dan trowongan panjang yang cukup banyak selama lima tahun ke depan.
Untuk itu, pemerintah ingin menjamin agar pembangunan trowongan dan jembatan dengan bentang panjang di atas 100 meter aman selama jangka waktu yang sesuai dengan yang diharapkan. Menurutnya, pemerintah baru saja menetapkan adanya komite nasional indonesia untuk keamanan jembatan panjang dan trowongan untuk melakukan fungsi sertifikasi keamanan jembatan dan trowongan.
“Wilayah kita berada di daerah yang rawan bencana kebumian, di daerah rawan gempa, sehingga proyek konstruksi skala besar harus benar-benar dijamin kemananannya,” katanya kepada Bisnis, Rabu (25/11/2015).
Selama ini, komite serupa hanya ada untuk proyek-proyek pembangunan bendungan. Komite tersebut terdiri dari kalangan profesional non pemerintahan yang independen. Komite untuk jembatan panjang dan trowongan ini menurutnya mencontoh sepenuhnya komite nasional indonesia untuk bendungan besar (KNI BB).
Basoeki mengatakan, sejumlah proyek pembangunan jembatan panjang dan trowongan yang sudah berjalan dihentikan sementara oleh pemerintah untuk diverifikasi kembali sejak dari tahap desain. Menurutnya, komite tersebut akan melakukan sertifikasi pada setiap tahap pembangunan guna menjamin seluruh pelaksanaan proyek dilakukan secara berkualitas.
“Setelah satu tahap disertifikasi, baru pembangunan dilanjutkan. Saya kira inilah manajemen yang bisa kita percaya kredibilitasnya untuk dapat memutuskan go or no go –nya pembangunan jembatan panjang,” katanya.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hediyanto W. Husaini mengungkapkan untuk tahun ini, pemerintah menangani pembangunan sejumlah jembatan panjang, di antaranya Jembatan Holtekamp Papua, Jembatan Teluk Kendari Sulawesi Tenggara, dan Jembatna Merah Putih Maluku.
Menurutnya, pemerintah telah lama merencanakan adanya komite keselamatan jembatan, mengingat sering terjadinya peristiwa kegagalan konstruksi bahkan tanpa adanya kejadian bencana alam.
Dengan adanya komite tersebut, pemerintah berharap para kontraktor dan konsultan penyedia jasa pun akan terpacu untuk menunjukkan profesionalitas dalam penyelesaian proyek infrastruktur yang dipercayakan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
