Bisnis.com, JAKARTA -- Parameter kemiskinan dianggap lemah sehingga pelaksanaan program pengentasan kemiskinan kurang efektif. Pemerintah mendefinisikan garis kemiskinan hanya dari perspektif kemiskinan.
Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Agus Heruanto Hadna menilai definisi dan parameter yang lemah membuat kemiskinan terlihat positif dibanding dengan kenyataannya.
Dia menyebutkan, pada 2014 misalnya, pemerintah mendefinisikan garis kemiskinan dengan penghasilan per kapita Rp312.328 per bulan atau setara dengan US$$25. Garis kemiskinan ini masih lebih tinggi dari yang didefinisikan oleh Bank Dunia, yakni kurang dari US$$1,25 per hari.
“Padahal, persoalan kemiskinan tidak sesederhana itu. Bukan hanya soal penghasilan yang rendah, tetapi juga ada persoalan akses terhadap pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Ada juga persoalan ketimpangan antarkelompok, antargenerasi, maupun antarwilayah,” kata Hadna dalam siaran pers, Minggu (22/11/2015).
Angka kemiskinan sejak 2006 menurun, tetapi melambat pada tahun-tahun berikutnya. Laporan Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah penduduk miskin per Maret 2015 mencapai 28,59 juta orang atau 11,22%. Jumlah itu bertambah 860.000 orang dari angka September 2014 yang sebanyak 27,73 juta orang atau 10,96%.
Bersamaan dengan itu, koefisien gini (ketimpangan distribusi pendapatan) Indonesia naik pada 2011 menjadi 0,41 dari 2007 yang masih 0,35. Hingga 2013 koefisien gini bertahan di angka 0,41. Koefisen gini 0 menunjukkan kesetaraan yang sempurna, sementara koefisien 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna.
Hadna memandang logika berpikir yang dipakai selama ini sebatas bagaimana penduduk miskin mendapatkan penghasilan lebih baik tanpa mempertimbangkan ketimpangan. Padahal, masalah kemiskinan di desa dan kota, baik Indonesia bagian barat maupun bagian timur, Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa, tidak lepas dari persoalan ketimpangan.
"Di banyak negara, bahkan dalam sustainable development goals, aspek ketimpangan dimasukkan dalam program pengentasan kemiskinan."
