Bisnis.com, JAKARTA - Target 100% akses aman air minum pada 2019 tampaknya begitu mustahil tercapai bila menimbang cakupan pelayanan yang saat ini baru 70,05% dengan tingkat pertumbuhan yang biasanya hanya 2% per tahun.
Untuk mencapai target tersebut, tentu tidak dapat lagi mengandalkan cara-cara yang sudah biasa ditempuh. Perlu ada strategi baru untuk menjamin tingkat pertumbuhan bisa mencapai minimal 6% per tahun.
Apa lagi, sejak Februari lalu, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air dan menetapkan batasan ketat dalam pengelolaan air di Indonesia. Tanggung jawab utama atas pemenuhan hak rakyat atas air berada di pundak negara dengan BUMN dan BUMD sebagai garda terdepan.
Semua pihak lalu berhak bertanya, apa strategi pemerintah untuk mewujudkan target besar di akhir periode pemerintahan saat ini? Apa jadinya bila PDAM sebagai BUMD sudah diutamakan dalam pengelolaan air minum, sedangkan mereka belum kompeten?
Pengelolaan air saat ini sebagian besar ditangani oleh PDAM. Namun, berdasarkan analisis penilaian kinerja PDAM pada 2014, dari 359 PDAM hanya 182 PDAM (51%) yang berstatus sehat. Selebihnya, 103 PDAM (29%) berstatus kurang sehat dan 74 PDAM (20%) berstatus sakit.
Berbagai permasalahan yang teridentifikasi antara lain, tarif yang belum full cost recovery (FCR), rendahnya cakupan pelayanan, angka kebocoran yang tinggi (33%), efektivitas penagihan yang masih rendah, dan jam operasi yang masih rendah.
FAKTOR KUNCI
Di antara semua masalah yang ada, kapasitas sumber daya manusia di PDAM menjadi faktor kunci. Target kini bertambah, tetapi SDM yang ada masih itu-itu saja. Untuk itu, peningkatan kapasitas SDM harus segera dilakukan lebih optimal. Hanya dengan itu masalah yang lain bisa ditangani.
Sejak 2011, pemerintah telah menggagas program Center of Excellence (COE), yakni program peningkatan kapasitas PDAM melalui pendekatan multilevel marketing. Satu orang yang memperoleh bimbingan teknis melalui program COE diharapkan bisa membimbing minimal dua orang di PDAM dan dapat menjadi agen perubahan.
Setelah empat tahun berjalan, program ini telah menghasilkan 90 pembina profesional dengan peserta bimbingan mencapai 1.700 orang. Materi bimbingan sejauh ini baru mencakup tiga modul, yakni penanganan kebocoran air, efisiensi energi, dan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP).
Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochammad Natsir mengatakan, terobosan tersebut tentu saja patut diapresiasi. Namun, target 100% akses aman air minum membutuhkan lebih dari itu.
Pemerintah perlu menyempurnakan program tersebut agar berjalan lebih efektif dan menjangkau seluruh SDM PDAM pada 2019 dengan cakupan materi yang lebih banyak.
Untuk tahun depan, pemerintah berencana mengembangkan modul pelatihan operasional instalasi pengolahan air (IPA), manajemen aset, dan pemetaan jaringan melalui sistem informasi geografi. Pemerintah pun saat ini telah bekerja sama dengan lembaga donor, di antaranya Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Korean International Coorporation Agency (Koica).
“Sekarang sudah ada enam tenaga ahli JICA yang membantu kami mengembangkan manajemen COE ini. Mudah-mudahan tahun depan mereka sudah bisa memberi rekomendasi pengembangan apa yang kita perlukan,” katanya.
Sementara itu, Koica memberi dukungan membuat proyek percontohan di empat lokasisebagai penerapan praktis atas materi pelatihan COE. Pemerintah tengah memilih empat PDAM yang akan mewakili kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil.
Koica akan membawa serta teknologi mutakhir dan juga tim ahli. “Meskipun hanya empat pilot project, kita akan undang PDAM lainnya juga untuk mengikuti sehingga mereka juga bisa mendapatkan knowledge yang sama.”
Pakar air minum dan penggagas COE Danny Sutjiono mengatakan, sasaran 2019 adalah penyehatan seluruh PDAM dengan kapasitas SDM yang seimbang. PDAM perlu bahu membahu untuk mengusahakan kemajuan bersama, tidak hanya mengandalkan pemerintah.
“Ribuan pegawai PDAM itu harus bisa kita kumpulkan untuk saling berbagi pengetahuan. Itu yang langka selama ini. Jangan lagi yang maju, maju sendiri, dan yang tertinggal tetap tertinggal. Itu mimpi kita.”
Program COE sudah mewakili seluruh provinsi, tetapi belum mencakup seluruh PDAM. Pencapaian hingga saat ini belum seberapa dibandingkan dengan besarnya pekerjaan rumah perbaikan mutu PDAM.
Ketua DPP Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Rudie Kusmayadi mengatakan, target 100% akses aman air minum bukan target yang mustahil bila menimbang besarnya dukungan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi yang baik.
Saat ini, Perpamsi mengupayakan perbaikan mutu PDAM secara bertahap sambil juga mengembangkan pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan air secara efektif dan tidak boros. Dukungan pemerintah melalui pemutihan utang non-pokok PDAM juga berperan besar dalam penyehatan PDAM.
“Sekarang beberapa PDAM juga sudah kelihatan ada penambahan sambungan rumah baru. Kita akan berlomba siapa di antara PDAM yang paling kuat untuk berkontribusi dalam target bersama kita.”
Satu tahun pemerintahan saat ini sudah berlalu. Tinggal empat tahun lagi untuk membuktikan pemerintah sanggup untuk memenuhi hak seluruh rakyat atas air. Semoga ada kabar baik pada 2019 saat seluruh masyarakat tersenyum karena air tidak lagi menjadi barang langka.
