Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan hasil audit forensik PT Pertamina Energy Trading Ltd kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi menanggapi laporan hasil audit, jika berpotensi terjadi pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian negara harus dibawa ke ranah hukum. Aparat penegak hukum Polri dan KPK menyatakan siap memproses jika sudah ada laporan.
"Presiden sejak dulu konsisten, perbaiki internal Pertamina, dan kemudian kalau ada potensi pelanggaran hukum bawalah ke penegak hukum," katanya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/11/2015).
Said menambahkan, dalam waktu dekat bersama dengan Menteri BUMN Rini Soemarno akan berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KP) untuk menyampaikan hasil audit secara umum dan selanjutnya dilakukan analisis apakah terjadi pelanggaran hukum atau tidak.
Atas audit forensik tersebut, Pertamina menemukan ketidakefisienan kegiatan operasional pengimpor minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak tersebut. Audit memang tidak bertujuan untuk menghitung kerugian negara, tetapi ketika sudah di KPK menurut Said bakal dihitung kerugiannya.
"Kalau memang dianggap memenuhi syarat untuk dilakukan tindakan penegakan hukum, mereka [KPK] pasti akan melakukan penindakan," ujarnya.
Investigasi terhadap Petral dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo untuk menerapkan sistem yang transparan. Dugaan Petral bermasalah sebenarnya sejak lama dibicarakan oleh publik, namun tidak didukung oleh data yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Audit ini sebetulnya menjadi pembuktian yang tadinya rumor, yang tadinya omongan di warung kopi sekarang menjadi dokumen yang dihasilkan dengan metode profesional yang bisa dipertanggungjawabkan," tutur Said.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
