Menteri PUPR Dorong Proyek Bendungan Didanai AIIB

Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengajukan proyek bendungan untuk didanai oleh pinjaman dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang mulai beroperasi pada 2016.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku belum mendapat informasi terkait peluang untuk meraup pendanaan dari kredit AIIB. Kendati demikian, Basuki mendorong agar pinjaman tersebut diarahkan untuk proyek bendungan.

"Bendungan itu kan purely public goods. Bendungannya hampir tidak mungkin dikerjasamakan dengan swasta, kecuali PLTA-nya. Makanya kalau ada loan itu akan lebih safe," tutur Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (4/11).

Menurut Basuki, jumlah bendungan di Indonesia yang mencapai 231 unit hanya mampu memasok irigasi untuk 11% dari 7,2 juta hektare lahan persawahan. Dengan pembangunan 49 bendungan baru yang ditargetkan Presiden Joko Widodo terealisasi hingga 2019, kemampuan suplai irigasi meningkat menjadi 19%.

"Itu baru sedikit, kita memang butuh banyak bendungan," ujarnya.

Berdasarkan catatan Kementerian PUPR, dalam jangka menengah ada 72 proyek bendungan yang potensial untuk dibangun. Namun, dari jumlah tersebut baru 49 proyek yang memiliki kesiapan dari segi desain dan studi kelayakan (feasibility study).

Di sisi lain sektor infrastruktur di bawah Kementerian PUPR, diestimasi membutuhkan anggaran sebesar Rp700 triliun dalam 5 tahun. Namun, hingga 2016, realisasinya baru sekitar Rp200 triliun.

"Pada akhir 2016 akan ada mid term review. Dalam mid term review akan diputuskan apakah kita mau minta anggaran lebih atau utang. Kita pegangannya dari situ," pungkasnya.

Dari 49 proyek bendungan yang ditangani langsung pemerintah, Basuki telah memasukan sejumlah proyek bendungan besar dalam Daftar Rancangan Proyek Pinjaman Luar Negeri atau Bluebook.