Bisnis.com, MALANG -- Pemprov Jawa Timur meminta provinsi itu dijadikan model pengembangan pasar keuangan berbasis syariah mengingat jumlah pondok pesantren yang banyak di wilayah tersebut.
Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jatim Jumadi mengatakan tak sekadar memiliki 6.003 pondok pesantren, hubungan antara ustaz dan santri yang erat di Jatim menjadi modal sosial yang hebat bagi perkembangan praktik ekonomi syariah.
Selain modal sosial yang kuat, Jatim mendapat alokasi dana desa Rp2,2 triliun tahun ini yang perlu dikelola dengan baik. Hingga kini, baru 51% dana desa yang ditransfer dari kas kabupaten ke desa-desa.
"Wilayah jatim ini hendaknya silakan dijadikan semacam objek untuk pengembangan, bagaimana tumpukan modal di pedesaaan menjadi kekuatan besar untuk mencegah urbanisasi," katanya dalam Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah di Universitas Brawijaya, Malang, Selasa (3/11/2015).
Di sisi lain, tingginya angka kemiskinan Jatim, yakni 12,34% per Maret 2015, menjadikan provinsi berpenduduk terbanyak kedua di Tanah Air itu layak menjadi obyek pengembangan ekonomi berbasis syariah.
Apalagi, lanjut Jumadi, pertumbuhan angka kemiskinan itu disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk miskin di perdesaan karena tidak sanggup menggapai garis kemiskinan Rp305.000 per bulan.
Pemprov, kata Jumadi, dalam lima tahun terakhir baru menempatkan modal Rp300 miliar untuk lembaga keuangan mikro di perdesaan. "Ada yang namanya koperasi wanita, ada koperasi fungsional berbasis pengajian," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
