Bisnis.com, JAKARTA—Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara terkait dengan liberalisasi ekonomi Trans Pasifik atau Trans Pasific Partnership (TPP).
Dia berkomentar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya hak dan bisa ubah posisi Indonesia menyetujui liberalisasi ekonomi itu, meskipun dulu SBY menolaknya.
“Presiden Jokowi punya hak dan bisa ubah posisi kita, & putuskan bergabung ke TPP, mungkin beliau sudah berjanji di Amerika,” ujarnya dalam akun Twitter @SBYudhoyono, Jumat (30/10/2015).
Trans-Pacific Partnership adalah kerjasama ekonomi lintas Pasifik, yang dimotori AS. Hakikatnya liberalisasi perdagangan & investasi.
SBY pun menyarankan langkah strategis yang bisa diambil Jokowi sebelum bergabung dalam TPP. “Dengan niat baik, ijinkan saya menyarankan agar sebelum keputusan resmi & final diambil, sejumlah hal mesti dipastikan.”
(1) Pastikan Indonesia mendapatkan keuntungan nyata dalam pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja & pengurangan kemiskinan.
(2) Indonesia mesti siap benar ~ kesiapan pelaku bisnis & masyarakat; kebijakan & regulasi; serta infrastruktur & konektifitas domestik.
(3) Negosiasi Indonesia harus kuat (tough), jangan sampai kita hanya dapat sedikit. Lagipula negosiasi 12 negara TPP telah tuntas 5 Oktober 2015 lalu.
(4) Mengingat dampak TPP besar bagi ekonomi Indonesia, pemerintah perlu minta pendapat para ekonom, dunia usaha & masyarakat.
“Satu lagi, TPP, seperti juga AIIB, ada sisi geopolitiknya. Pastikan kita bersahabat dengan semua mitra kita, termasuk Amerika, Tiongkok & Jepang,” kata SBY.
SBY pun mengimbau agar jaga politik luar negeri bebas & aktif, serta ‘all directions foreign policy’. “Cegah bersekutu dengan satu negara & berjarak dengan yang lain,” tegasnya.
