Bisnis.com, BANDUNG - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat mengusulkan pemerintah mengkaji lagi rencana impor beras, dengan menghitung ulang cadangan beras lokal di tingkat petani dan pedagang.
Ketua Harian HKTI Jabar Entang Sastraatmadja mengatakan impor apapun hanya sebagai jalan pintas sesaat, apabila kebutuhan cadangan di dalam negeri sudah tergolong kritis.
Menurutnya, pemerintah seharusnya menghitung ulang lagi cadangan beras, bukan hanya stok di Bulog tetapi juga di tingkat petani dan pedagang.
"Memang Undang-undang pangan tidak mengharamkan adanya importasi beras, tapi kalau mau konsisten pemerintah harus menghindarinya," katanya, Jumat (16/10/2015).
Dia menjelaskan impor beras tersebut seyogyanya merupakan jalan terakhir yang diambil pemerintah jika memang cadangan beras dalam negeri kurang.
Pihaknya berkeyakinan produksi beras lokal saat ini sudah bisa memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam negeri atau sudah mencapai swasembada.
"Jadi impor ini bukan untuk memenuhi kebutuhan produksi beras, tapi sebagai cadangan. Sebab saat ini jumlah cadangan di Bulog hanya 1,7 juta ton, sedangkan idealnya 3-4 juta ton," ujarnya.
Adapun, terkait perdebatan pemerintah yang tidak satu suara dalam importasi beras, dinilai wajar selama tidak ada politisasi dan perang kepentingan dalam kebijakan impor tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jabar Nono Sambas mengatakan seharusnya pemerintah bisa mengurai dan mencari solusi yang tepat guna mengatasi ketergantungan impor.
"Di era pemerintahan Jokowi-JK ini pemerintah menargetkan swasembada padi, jagung, dan kedelai hingga 2017 mendatang. Persoalannya ketika tidak ada teknologi yang lebih baik, maka target sulit tercapai," tegasnya.
