Bisnis.com, Jakarta--Ketua Asosiasi Badan Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Aulia Febrial Fatwa menilai pemerintah seharusnya mempromosikan Cilamaya pada swasta dengan memberikan penjelasan detail mengenai kondisi wilayah itu apabila menawarkan kembali pembangunan pelabuhan yang dibatalkan itu.
Dia menuturkan swasta sangat berhati-hati menanamkan modalnya di pelabuhan sehingga perlu kepastian Cilamaya tak akan bermasalah.
"Jadi diinformasikan seperti apa Cilamaya sehingga kondisinya tidak seperti kemarin. Jangan tunggu kita nanya dulu. Dengan isyu seperti itu, kita swasta agak back off dan berhati-hati," katanya.
Investasi di pelabuhan yang memerlukan waktu 15 tahun sampai 20 tahun untuk break even point, menurutnya diperlukan kepastian lokasi yang tidak bakal menimbulkan gejolak di masa yang akan datang.
Dia menilai lokasi Cilamaya yang dipilih oleh Kemenhub merupakan lokasi strategis. Menurutnya, pergeseran garis pantai sejauh 10 km pun tidak mampu membuat Cilamaya pantas dibangun
Lebih lanjut, dia menuturkan pemerintah juga harus memberi perhatian mengenai akses interland agar akses menuju pelabuhan dapat dijangkau dengan mudah. Dia mengatakan swasta tak sanggup untuk membangun pelabuhan dan akses jalan sekaligus
"Tapi masalahnya yang penting aksesnya, kalau belum ada dari Pemda dan semuanya ke swasta maka swasta sudah harus punya beban bangun pelabuhan, belum lagi akses jalan. Itu gede banget modalnya," ujarnya.
Seperti diketahui, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengaku siap menandatangani perizinan pembangunan Pelabuhan Cilamaya bagi swasta yang memiliki lahan di wilayah tersebut.
