Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan pengusaha menyambut wacana peluncuran paket kebijakan ekonomi jilid III untuk mendorong kinerja perekonomian nasional.
Sekjen Asosiasi Mebel dan Kerajinan Republik Indonesia (AMKRI) Abdul Sobur menyatakan dari dua paket kebijakan pemerintah terdahulu, belum terlihat kebijakan yang konkrit menyentuh UKM. Padahal industri kecil dan M=menengah adalah bantalan ekonomi dengan daya serap tenaga kerja yang tinggi.
“Bagi UKM permebelan, ada 2 poin yang paling urgen harus diatasi pemerintah, yakni menderegulasi kebijakan yang menghambat gagalnya target ekspor mebel dan kerajinan nasional dan menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan,” katanya kepada Bisnis.
Industri mebel dan kerajinan jumlahnya cukup besar dengan serapan hampir 2,1 tenaga kerja. Agar daya serapnya lebih tinggi, kebijakan yang kontra produktif perlu diregulasi sehingga pelaku usaha mampu bertahan dalam kondisi krisis dengan memperbaiki daya saing industrinya.
Ada sejumlah kebijakan yang dapat mengancam gagalnya target ekspor mebel dan kerajinan nasional, salah satunya sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) yang diusung Kementerian Perhutanan.
Abdul meminta kebijakan tersebut dihapuskan atau minimal tidak berlakukan di hilir industri. Dia beralasan, jika kayu yang sudah disediakan oleh industri hulu sudah legal maka UKM di hilir tidak perlu dibebani lagi dengan aturan tersebut.
Dia memperkirakan ada beban biaya yang cukup mahal, sekitar Rp200 miliar per tahun yang harus ditanggung industri hilir akibat kebijakan tersebut.
“Sejalan dengan semangat deregulasi yang dicanangkan presiden untuk memperbaiki daya saing, saat ini ada 14 HS mebel dan kerajinan untuk ekspor hasil hutan berbasis kayu yang kami minta tidak perlu SVLK,” jelasnya.
Adapun upaya menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif perlu diwujudkan lewat pengendalian upah buruh. Dia meminta kebijakan tersebut disentralisasi agar tidak menjadi komoditas politik daerah yang berakibat tidak terkendalinya UMP atau UMR di daerah.
Selain itu, kredit bunga murah Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) juga sangat diperlukan bagi UKM karena bank konvensional relatif bunganya lebih mahal.
Lebih jauh dukungan pemerintah untuk peningkatan kapasitas dan efisiensi produksi juga bisa dilakukan dengan memberi subsidi pembelian alat teknologi tepat guna.
Kegiatan promosi dan pameran di mancanegara juga perlu ditambah frekuensinya dan pelaku lebih dipermudah sehingga industri lebih bergerak cepat.
“Dengan begitu, roadmap pengembangan industri mebel dan kerajinan dalam lima yang menargetkan ekspor US$5 miliar dalam lima tahun ke depan bisa terwujud,” tuturnya.
