Bisnis.com,JAKARTA- Asosiasi usaha perlu menjadi saluran informasi bagi anggotanya terkait berbagai regulasi khusus, baik dalam konteks dalam negeri, regional, maupun internasional. Tanpa informasi yang memadai, berbagai insentif, kelonggaran regulasi hingga fasilitas pembebasan tarif yang telah disepakati bisa jadi tidak dimanfaatkan anggota-anggota asosiasi usaha.
“Contohnya, negara-negara anggota Asean sudah menyepakati pemberlakuan CEPT [Common Effective Preferential Tariff]. Ada hampir 10.000 jenis produk yang bisa mendapatkan pembebasan bea masuk di negara-negara ASEAN. Sayangnya, karena kurangnya informasi, baru 40% ekspor Indonesia ke negara Asean yang memanfaatkan fasilitas ini,” papar Rosan Perkasa Roeslani, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial, Jumat (18/9/2015).
Dia melanjutkan, akibat kurangnya informasi, ada beberapa kerugian yang dialami pelaku usaha Indonesia di pasar Asean. Yang pertama, 60% produk Indonesia kurang kompetitif di negara tujuan ekspor karena dikenakan bea masuk. Selain itu, tingkat keuntungan dari pengusaha Indonesia kurang maksimal. Padahal, sudah 80 persen pengusaha asal negara Asean yang masuk ke Indonesia memanfaatkan fasilitas CEPT.
“Syarat CEPT sangat ringan, seperti pelaku usaha menyerahkan certificate of origin. Asosiasi juga adalah ‘pool of information’bagi anggotanya mengenai kebijakan pemerintah, misalnya regulasi dan kebijakan perpajakan, juga mengenai program pemerintah, di mana asosiasi bisa terlibat,” sambung Rosan.
Chairman Recapital Group ini mencontohkan, pemerintah memiliki program 1 juta rumah dan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Para pelaku usaha sangat mungkin terlibat dalam menyukseskan program-program tersebut jika mendapatkan informasi yang cukup dari asosiasi.
“Asosiasi yang paling paham apa yang terjadi di lapangan, paham kondisi riil ekonomi. Tapi asosiasi jangan hanya sekadar wadah sosialisasi program pemerintah. Asosiasi juga perlu aktif memberikan input-input bagi kebijakan pemerintah,” kata Rosan.
